Bawaslu Investigasi Pelanggaran Kode Etik ASN

Bawaslu Investigasi Pelanggaran Kode Etik ASN

BANDARLAMPUNG, LAMPUNG SEGALOW – Anggota Bawaslu Kota Bandarlampung, Yahnu Wiguno Sanyoto, SIP. MIP. yang juga merupakan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran mengatakan bahwa pihaknya telah menyikapi dugaan pelanggaran kode etik, baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bawaslu Kota Bandarlampung telah menginstruksikan Panwaslu Kecamatan Kedaton bahkan sebelum Bawaslu Provinsi Lampung menginstruksikan hal yang sama, untuk melakukan penelusuran/investigasi atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara dan ASN di Kecamatan Kedaton untuk mendapatkan informasi yang utuh sebelum nantinya mengambil tindakan.

“Mengapa demikian, karena dalam penanganan pelanggaran ada mekanisme dan prosedurnya. Ada syarat formil dan materil yang harus terpenuhi sebelum dugaan pelanggaran ini diregistrasi,” terangnya (15/9/2020).

Panwaslu Kecamatan Kedaton, pada tanggal 13 September 2020, telah meminta keterangan Panwaslu Kelurahan Sukamenanti bersama suaminya yang diduga membagikan alat sosialisasi salah satu bakal pasangan calon pada Pilkada Kota Bandarlampung Tahun 2020.

Baca Juga:   DPRD Tanggapi Raperda LPP APBD Lampung

Kemudian, pada tanggal 14 September 2020, Panwaslu Kecamatan Kedaton juga telah meminta keterangan dari 2 (dua) orang RT yang salah satunya ikut mendokumentasikan/merekam kejadian dugaan pelanggaran pemilihan tersebut.

“Dan hari ini (15/09/2020), Panwaslu Kecamatan Kedaton juga akan meminta keterangan dari Camat Kedaton dan Lurah Sukamenanti,” ujarnya.

Ia mengatakan untuk menunggu terlebih dahulu permintaan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui kejadian ini supaya kita obyektif dalam mengambil tindakan. Hal ini dikarenakan pengawas pemilihan memiliki waktu 7 (tujuh) hari untuk melakukan investigasi.

“Jika sudah memenuhi syarat formil dan materilnya kemudian akan diregistrasi, dan kami memiliki waktu 5 (lima) hari untuk melakukan penanganan pelanggarannya. Artinya apa? Kita juga tidak perlu “grasa-grusu” dan tergesa-gesa dalam menyikapi kasus ini. Semuakan perlu proses,” katanya.

Baca Juga:   Akhirnya KPK Tangkap Mustafa Langsung Dibawa Ke Jakarta

Yahnu mengatakan, Penyelenggara Pemilihan di berbagai tingkatan memang dituntut untuk menjaga kode etik dan netralitasnya untuk menghindari adanya konflik kepentingan, begitupun dengan aparatur pemerintah/birokrasi, juga dituntut untuk menjaga kode etik dan netralitasnya, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan atau bahkan melampaui kewenangannya.

“Jadi, kami masih menunggu semua hasil permintaan keterangan dari Panwaslu Kecamatan Kedaton yang nantinya akan diteruskan kepada Bawaslu Kota Bandarlampung untuk diplenokan apakah ini mengandung dugaan pelanggaran pemilihan atau tidak,” ungkapnya.

Lanjut dia, hasil pleno tersebut merupakan keputusan Bawaslu Kota Bandarlampung secara kelembagaan karena sifatnya yang kolektif kolegial.

“Perlu dicatat, bahwa Bawaslu Kota Bandarlampung tidak pernah takut untuk bekerja on procedure dan disisi lain Bawaslu Kota Bandarlampung juga tidak akan melampaui wewenang yang dimilikinya, karena selama ini Bawaslu Kota Bandarlampung telah melaksanakan tugas-tugas pengawasannya, baik dalam ranah pencegahan, penanganan pelanggaran, maupun penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” bebernya.

Baca Juga:   Lampung Timur Makmur, Ismail Jafar Sosialisasi Perda Perlindungan Anak

Dalam rangka Pilkada Tahun 2020, tugas dan wewenang Bawaslu Kota Bandarlampung sudah sangat jelas, yaitu diantaranya (1) mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung Tahun 2020; (2) menerima laporan dugaan pelanggaran; (3) menyelesaikan temuan, laporan, dan sengketa pemilihan; (4) meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; bahkan ditugaskan juga untuk (5) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. (Din/RF)

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan