18 Januari 2021

Disdik Benarkan Beli Tanah Sengketa

Disdik Benarkan Beli Tanah Sengketa

BANDARLAMPUNG, LAMPUNG SEGALOWSengketa lahan antara SMKN (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri) 6 (enam) dan Pengembang Perumahan Rubicon Estate 2, akhirnya Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Lampung angkat bicara perihal dugaan tersebut melalui Kacabdin, Endi, Jum’at (8/1).

Endi membenarkan Disdik membeli dan mematok lahan di Tahun 2020 lalu. Ia mengatakan bahwa hal itu didasari karena tanah milik SMKN 6 belum milik pemerintah, dan Disdik berinisiatif membeli tanah tersebut.

“Waktu di kota (Bandarlampung) juga belum dan diserahkan ke provinsi (Lampung) Tahun 2017, statusnya masih punya swasta. Hal itu ditanyakan oleh teman Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kenapa ada bangunan sekolah di tanah milik swasta. Jadi kita anggarkan dan kita rencanakan membeli,” katanya.

Baca Juga:   Kodim 0241 Lampung Selatan Tanam 4.000 Pohon

Lebih lanjut ia menjelaskan pada saat pembelian tidak mengetahui hal tentang agraria, sehingga ada inisiatif untuk mendatangi pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota yang mengerti hal tersebut dan membantu mengukur.

“Mereka (BPN) datang, kalau disertifikat 9ribu meter, tapi kita tidak mau membayar sesuai sertifikat kita hanya membayar sesuai kondisi di lapangan kurang lebih 6687 meter. Permeter dihargai Rp.530ribu dan itu sudah kita bayarkan ke Pak Indra,” bebernya.

Menurutnya, kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Sekolah (Kepsek) SMKN 6, BPN, kejaksaan, tapi kita tidak melibatkan camat dan kelurahan setempat. Selain itu juga kegiatan ini diikuti oleh pemilik tanah yakni Indra.

“Kegiatan-kegiatan kita selalu didampingi jaksa, supaya tidak salah. Kalau menurut Pak Indra, pihaknya sudah menghubungi pihak Rubicon 2 dan satpamnya (Rubicon 2) ikut dalam kegiatan tersebut,” tuturnya.

Baca Juga:   Kejati Tangkap DPO Kasus Penipuan

Endi mengatakan pihaknya belum melihat sertifikat dari pihak Rubicon 2, yang ia tahu Indra memilik sertifikat Tahun 2002, dan sekolah dibangun pada Tahun 2007.

“Ada pernyataan dari kota bahwa tanah itu milik perorangan, jadi kita beli. Kalau dia (Rubicon) keberatan saya juga gak paham, karena kami dari dinas sudah merasa mengikuti prosedur dengan mencocokan melalui BPN, notaris juga ada,” imbuhnya.

Ia menegaskan, bahwa setelah melakukan pembelian, Disdik langsung mendapat sertifikat tanah dengan mengukur sesuai objek. Namun, ketika Lampung Segalow meminta untuk memperlihatkan sertifikat tanah tersebut, Endi tidak memperkenankan.

Baca Juga:   Waka Polda Lampung Buka Rakor untuk Persiapan OPS Lilin Krakatau 2019

Ketika Lampung Segalow diperlihatkan surat berita acara hasil pengukuran tanah pada kegiatan belanja modal pengadaan tanah (19/11/2020) dalam surat tersebut disaksikan oleh pihak BPN kota yakni Wilman Arif Budi,SE.

Namun, sungguh mengejutkan saat Lampung Segalow investigasi ke BPN kota, satpamnya mengatakan bahwa Wilman sudah tidak bekerja lagi di BPN kota, dan pernyataan yang sama dilontarkan oleh staf-staf di dalamnya.

“Kalau Wilman sudah tidak bekerja disini (BPN Kota) lagi. Sejak 3 bulan lalu, ia disini hanya pegawai honorer,” terangnya. (Din/RF)

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan