BANDARLAMPUNG, LAMPUNG SEGALOW – Ketua Komisi I DPRD Kota Bandarlampung, Hanafi Pulung terus berusaha mendorongan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung untuk mencairkan dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) full 100 persen.
“Sudah banyak kami koordinasikan masalah anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tapi mereka selalu berkata anggarannya belum ada,” ungkapnya, usai Hearing terkait sosialisasi Pilkada, .
Menurutnya, pemkot hanya memberikan janji yang tak kunjung terealisasi. Alasan pemkot belum mencairkan dana NPHD tersebut lantaran adanya pandemi Covid-19 yang belum juga usai. Kamis (13/8).
“Masih janji melulu, padahal kami minta full dicairkan 100 persen, supaya Pilkada berjalan lancar tanpa kendala. Hambatan Pilkada tahun ini adalah anggaran. Bagaimna KPU dan Bawaslu bisa bekerja lebih luas kalau dibatasi anggaran yang belum turun,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Candrawansah mengatakan anggaran yang kurang dari 37 persen bisa menghambat proses pengawasan, sedangkan Bawaslu masih mempunyai banyak agenda sosialisasi menjelang penetapan calon.
“Dana Kota Bandarlampung sangat minimalis, sementara Bawaslu punya empat kegiatan yang pesertanya banyak 100-150 orang, itu pun sudah dipangkas yang dari awalnya sekitar 700an orang,” jelasnya.
Diketahui, berdasarkan rilis hasil monitoring Kementerian Dalam Negeri (7/8) NPHD Kota Bandarlampung masih di bawah 50 persen. KPU Kota Bandarlampung sebesar 41,03 persen dan Bawaslu Bandarlampung baru cair sekitar 36,84 persen. (Din/RF)
452 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini
Tags:
No Responses