Hadapi Sengketa di MA dan MK, KPU Kota Konsultasi ke KPU RI

Hadapi Sengketa di MA dan MK, KPU Kota Konsultasi ke KPU RI

BANDARLAMPUNG,LAMPUNGSEGALOW– Komisi Pemilahan Umum (KPU) kota bandar lampung melakukan konsultasi ke KPU RI dalam rangka persiapan menghadapi sengketa di MA dan MK, Selasa, (19/1/2021)

Dalam rapat konsultasi ini KPU kota yang di hadiri oleh Dedy triyadi, Robiul, Hamami dan Fery triatmojo didampingi ketua KPU provinsi lampung Erwan Bustami diterima oleh ketua divisi hukum KPU RI DR. Hasyim Asyari SH. MH di ruang kerjanya.

Pada pertemuan tsb dibahas hal2 yg perlu dilakukan oleh KPU kota terutama mempersiapkan jawaban termohon dalam menjawab permohonan pemohon disertai bukti-bukti surat dan dokumen penunjang lainnya.

Baca Juga:   Sektor Pendidikan Program Prioritas SAM-NI

“Ketua divisi hukum KPU RI mas hasyim memberikan atensi dan perhatian khusus masalah sengketa hukum di pilkada kota bandar lampung” jelas ketua kpu propinsi lampung Erwan bustami.

Selain itu, ia menjelaskan masalah pilkada ini sudah menjadi isu nasional dan dibahas dalam rapat dengar pendapat antara komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada hari ini (selasa 19/1).

” Dalam RDP antara komisi II dg KPU Ri, masalah pilkada bandar lampung banyak dibahas dan ditanyakan oleh anggota dewan, sehingga KPU RI ingin mengetahui secara lengkap serta komprehansive semua fakta yg terjadi disana” lanjut erwan.

Baca Juga:   Nanang Trenggono Resmikan Rumah Pintar Pemilu

KPU kota Bandar lampung diminta memberikan penjelasan dan pemaparan serta kronologis dari awal hingga keluarnya keputusan KPU No.007/HK.03.1-kpt/1871/KPU-kot/I/2021 tgl 8 jan 2021.

“Saya bersama temen2 komisioner kpu kota mempresentasikan langkah2 hukum yg sdh dilakukan kpu termasuk persiapan menghadapi gugatan di MA & MK” ucap Dedy triyadi.

Divisi hukum KPU RI banyak memberikan masukan dan saran utk mempersiapkan materi jawaban serta daftar alat bukti sehingga kami merasakan dukungan dan support dalam menghadapi masalah sengketa hukum.

Baca Juga:   Ridho Pantang Dikalahkan

“masukan dan saran dari KPU RI sangat penting dan menjadi perhatian kami dalam menghadapi sengketa hukum di MA & MK” tutup dedy.

Kpu kota bandar lampung rencananya hari Rabu (20/1) akan memasukan jawaban ke panitera tata usaha negara MA sesuai dg tenggat waktu diatur dalam pasal 18 ayat 4 Peraturan MA no.11 tahun 2016 ttg tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan. (Din/RF)

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan