22 Oktober 2020

Herman HN Jadikan Peraturan Pemerintah (PP) Sebagai Solusi Dari Kontroversi Omnibuslaw

Herman HN Jadikan Peraturan Pemerintah (PP) Sebagai Solusi Dari Kontroversi Omnibuslaw

BANDARLAMPUNG, LAMPUNG SEGALOWWalikota Bandarlampung Drs. H. Herman HN, MM mengikuti rapat secara virtual yang di hadiri oleh Menkopolhukam, menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Kapolri, Jaksa Agung, di ruang rapat walikota, Rabu (14/10/2020).

Usai rapat Herman HN mengatakan bahwa dirinya diminta untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa omnibuslaw tidak seperti apa yang disampaikan sebenarnya.

“Tetapi ada juga yang memang benar, seperti upah buruh yang 32 menjadi 25 itu benar sudah diakui oleh pemerintah pusat, tetapi masih ada solusi dengan menetapkan peraturan pemerintah (PP). Seperti saya mengajukan, naikkan gajinya dua kali lipat baru bisa PHK. Jadi lebih dari 32 dong, “terangnya.

Baca Juga:   Herman HN Berikan Izin Bagi Pengusaha yang Membuka Usaha di Bandar Lampung

Selanjutnya mengenai lingkungan hidup, itu tidak ada permasalahan dan sudah di jelaskan oleh menteri lingkungan hidup akan tetapi batas waktu akan dipercepat.

“Masih tetap, izin lingkungan hidup harus ada. Tapi tidak boleh lama-lama satu atau dua bulan harus sudah selesai, kalau biasanya itu memakan waktu sampai enam bulan, intinya harus dipercepat,” katanya.

Disinggung mengenai dukunganya terhadap undang-undang omnibuslaw Herman HN mengatakan semua masih bisa didiskusikan dengan membuat Peraturan Pemerintah jika ada aturan yang merugikan buruh.

“Saya mendukung peraturan pemerintahnya, artinya dalam yang di jelaskan tadi kalau menurut saya ada yang benar dan ada yang kurang juga. Tapi jika ada aturan yang tidak disukai oleh buruh maka bisa kita atur dalam Peraturan Pemerintah, masih bisa diskusi jadi terakomodir semua kemauanya itu, ” bebernya.

Baca Juga:   DPRD Provinsi Lampung Tunda Kegiatan Agar Tidak Tertular Covid-19

Ia menjelaskan, ada satu atau dua point yang masyarakat salah tafsirkan karena belum membaca draft secara keseluruhan.

“Ini kan draftnya ada beberapa kali, mungkin draft yang lama yang diangkat. Mana ada pemerintah yang gak mau mensejahterakan rakyatnya, ini semua karena miss komunikasi,” katanya.

Terkait miss komunikasi ini, pemerintah kota Bandarlampung akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Baca Juga:   Door Prize Jalan Sehat Tulangbawang Ricuh

“Saya kan juga sudah ajukan PP nya kemarin ketika melakukan audiensi dengan perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pesangon harus dibayar 25 kali dan gaji akan dinaikkan 2 kali lipat baru di PHK. PP nya pasti manggil tripatrit, apa yang baiknya, ” katanya.

Dalam kesempatan ini, Herman HN mengaku bahwa sampai saat ini dirinya belum menerima draft undang-undang cipta kerja.

“Ya belum. Presiden saja baru hari ini, kalau kita masih jauh.” ujarnya. (Din/RF)

Tags: , , , , , , , , , ,
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan