19 Januari 2022

Lembaga Keuangan Dorong Kinerja UMKM

Lembaga Keuangan Dorong Kinerja UMKM

BANDARLAMPUNG, LAMPUNGSEGALOW.CO.ID – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Rabu (1/12).

Demi membantu pengembangan sektor UMKM di Indonesia khususnya di wilayah Lampung, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Lampung Selatan ini sebagai desa inklusi keuangan pertama di tanah air (22/11/2019). Dibentuknya desa Titiwangi yang menjadi percontohan desa inklusi keuangan ini bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi seluruh penduduk di wilayah sekitar desa tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Diharapkan melalui program Desa inklusi keuangan bisa memberikan ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mendukung perekonomian desa sebagai bentuk akselerasi keuangan di desa guna mendukung sektor usaha yang berkembang di desa tersebut tercapai. Dan desa Titiwangi ini merupakan salah satu desa inklusi keuangan yang memiliki Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Ini merupakan sarana untuk memperkenalkan pasar modal sejak dini kepada dunia akademik.

Menurut Deputi Direktur Pengawasan OJK provinsi Lampung, Aprianus John Resnad mengatakan berdasarkan angka survei tahun 2019 angka inklusi dan literasi provinsi Lampung berada dibawah nasional. Angka nasional kalau tingkat inklusinya ada di 76% dan literasi 36% .

“Tapi kalau di provinsi Lampung inklusi 68% dan literasi 30%. Dan belum lagi kita lihat antara kota dan desa, dimana desa itu tingkat inklusi dan literasinya lebih rendah lagi dari tingkat inklusi dan literasi provinsi Lampung,” kata dia.

Namun, lanjut dia, dengan dibentuknya desa inklusi keuangan memberikan perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi dan literasi di desa tersebut.

” Nanti orang akan bisa melihat semua produk dan semua layanan jasa keuangan ada disitu termasuk mendidik mereka nanti ada literasinya disitu. Bagaimana mereka memilih investasi yang baik? Contoh mudahnya kalau ada suatu usaha yang ingin mendapat layanan pembiayaan, maka di desa inklusi itu ada layanan laku pandai. Nanti mereka dilatih untuk membuat pembukaan yang baik sehingga mereka layak untuk di biayai. Dan pada saat mereka memperoleh keuntungan mereka bisa menginvestasikan kembali dana yang di dapat tadi. Dengan adanya desa inklusi ini mereka bisa menempatkan ke instrumen-instrumen unsur keuangan yang memang betul-betul aman untuk meningkatkan kesejahteraan. Serta dana yang berhasil dihimpun tadi, akan menjadi dana yang baik untuk pembangunan di wilayah setempat dan untuk pertumbuhan ekonomi,” jelas dia saat memberikan pemaparan kepada insan media provinsi Lampung, Selasa (30/11).

Baca Juga:   Polresta Pemkot Kodim di Gebyar Vaksinasi Bandarlampung

Dia juga menambahkan bahwa setiap kegiatan ekonomi tersentralisasi di BUMDes. ” Nah, nanti BUMDes bisa menjadi sarana yang baik untuk masyarakat desa khususnya UMKM yang ingin menjual hasil-hasil produknya. Itu semua kita gabungkan dalam satu layanan yang kita sebut desa inklusi, semua layanan disitu ada. Jadi masyarakat gak usah jauh-jauh untuk mendapatkan pelayanan dari industri jasa keuangan,” kata dia.

Kedepanya, selain desa Titiwangi yang ditetapkan sebagai desa inklusi keuangan, OJK mempunyai projek yang bekerjasama dengan dinas PMD untuk membuat desa-desa lainnya menjadi desa inklusi keuangan.

“Baru ada dua desa, nanti ada 26 desa, BUMDes akan kita gabungkan dengan program gubernur provinsi Lampung dan BUMDes ini akan kita gunakan sebagai sarana kios penjualan pupuk dalam rangka program petani berjaya,” tegasnya.

Tentunya, untuk menyebar luaskan informasi mengenai fungsi lembaga keuangan kepada masyarakat desa diperlukan kerjasama antara stakeholder setempat. Kepala Desa Titiwangi, Sumari menyampaikan bahwa dirinya tak henti mensialisasikan terkait peranan lembaga keuangan untuk meningkatkan inklusi keuangan di berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Baca Juga:   Kalapas dan Mantan Bupati Lomba Makan Kerupuk

” Biasanya saat ada kegiatan masyarakat seperti yasinan, atau kegiatan di desa saat musyawarah pembangunan kita sampaikan, apa itu inklusi walaupun pemahaman saya kurang artinya sedikit banyak tujuan inklusi agar masyarakat tidak menabung uang ditempat yang salah karena sudah dijamin oleh OJK,” terang dia.

Dengan adanya lembaga keuangan di desa ini, lanjut dia, ini sangat berpengaruh terhadap kebiasaan masyarakat desa setempat yang sering meminjam uang untuk modal usaha kepada rentenir atau Pinjol. ” Alhamdulilah sekarang berkurang, tadinya menjamur tapi dengan adanya galeri ini dan bank-bank yang sekarang banyak tentunya ini mengurangi karena ada akses kemudahan dimana kalau dulu masyarakat untuk mengakses bank sangat sulit karena jauh, sekarang karena ada disini jadi lebih dekat,” ucapnya.

Dari pantauan Lampung Segalow di lapangan, Desa yang memiliki luas 750 Ha dengan total penduduk sebanyak 6.683 jiwa ini mempunyai potensi berupa Pasar Desa, BAMdes, serta galeri inklusi keuangan. Selain itu, desa Titiwangi juga mempunyai program unggulan yakni Bank Darah Desa, Pencetakan Closed, dan UMKM keripik pisang yang memiliki pangsa pasar cukup menjanjikan.

Nur Khosim (53) salah satu pengrajin closed di desa Titiwangi mengatakan bahwa dalam setiap harinya biasa memproduksi 12-15 closed. Ia menceritakan awal mula terbentuknya usaha pembuatan closed ini di dasari oleh banyaknya masyarakat sekitar yang kurang peduli terhadap
sanitasi yang masih buang air besar sembarangan dengan mendapat dukungan dari kepala desa dan kami Forum Pengusaha Sanitasi (Forpas) berinovasi membuat jamban yang sehat.

“Alhamdulilah, dimulai 2016 kami (Forpas) bergerak dan di tahun 2018 , Titiwangi sudah odr,” ujarnya

Menurut dia, modal per unit closed ini sebesar Rp 25 ribu dan dipasarkan dengan harga Rp 50 ribu. Untuk modal usaha, selain mendapat dukungan dari kepala desa seperti APBD II dan APBDes, Forpas memanfaatkan sumber daya keuangan yang sudah ada yakni BUMDes, Koperasi, dan BPR.

Baca Juga:   Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga

” Kita menggunakan cetakan manual yang berbahan baku semen, pasir, dan cat. Selain di pasarkan ke Lampung Selatan, produksi kloset ini juga kita pasarkan ke Palembang sebanyak 200 unit, Bangka sebanyak 400 unit dan Mesuji sebanyak 1.000 unit, dan untuk modal usaha kita bersama dengan kawan-kawan,” jelasnya.

Dari informasi yang dihimpun di lapangan, di Desa Titiwangi terdapat Sekolah Swasembada WC (SSW) yang memupuk modal dari penjualan kloset dan cetakannya, penjualan paket jamban, jasa pelatihan, serta perluasan usaha. Di sekolah ini diajarkan tutorial pembuatan jamban. Jangkauan pelatihan dan penjualan cetakan closed sudah meluas ke berbagai Kabupaten Indonesia seperti Bangka Belitung, Kalimantan Utara.

Terpisah, pemilik usaha keripik pisang, Juli Asmara (41) mengatakan bahwasanya hasil produksi keripik pisang ini di kirim ke suplayer di kota Bandarlampung dengan produksi sebanyak 300 kg/hari.

“Untuk modal awal sepuluh tahun yang lalu kita sekitar Rp 200 ribu, dan omset yang di dapat perbulan sebesar Rp 20 juta, serta bahan baku yakni pisang kepok manado masih lokal kalau kekurangan kita ambil dari Bengkulu,” kata dia.

Dalam situasi saat ini, kendala yang mempengaruhi produksi keripik selain adanya pandemi covid 19 juga di pengaruhi harga minyak yang naik. Oleh karena itu, untuk mengembangkan usaha dirinya berkeinginan untuk penambahan modal.

” Kedepanya saya ingin adanya penyuluhan dan bantuan modal dari pemerintah dengan suku bunga yang rendah. Saya tadinya belum ada niat, cuma kalau ada pengembangan usaha ya ingin meminjam modal jika ada bantuan,” harap dia (Din/AA)

Tags: , , , ,
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan