Pemkot dan DPRD MoU KUA-PPAS APBD

Pemkot dan DPRD MoU KUA-PPAS APBD

BANDARLAMPUNG, LAMPUNG SEGALOWMemorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 resmi di tandatangani oleh pemerintah kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandarlampung.

Walikota Bandarlampung, Herman HN menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah manapun tentu mengalami defisit pada masa pandemi Covid-19, namun harus tetap berjuang bersama-sama agar daerah harus lebih baik lagi kedepan.

Herman mengatakan, dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, pemkot akan mengutamakan perubahan anggaran untuk kepentingan penanganan Covid-19.

“Kita menggeser anggaran untuk kepentingan Covid-19,” ungkap Herman, usai rapat Paripurna di DPRD Kota Bandarlampung, Senin (15/9/2020).

Menurutnya, relokasi anggaran ada di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Dinas Kesehatan (Dinkes), BPBD, Sosial dan di dinas lainnya.

Baca Juga:   Rapat Paripurna DPRD Pj Sekda Prov Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD Lampung 2018

“Yang tentunya menyangkut bagaimana mengatasi Covid-19 di Bandarlampung supaya ekonomi kita beranjak lebih baik lagi,” katanya.

Dalam kesempatan ini, ia menjelaskan untuk penambahan anggaran sendiri semua daerah mengutang, dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Dan kita juga akan mengutang tapi belum disetujui. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dalam rangka Covid-19 ini,” bebernya.

Ia menambahkan bahwa perubahan APBD ini dilaksanakan setiap daerah dan ini untuk bagaimana program dan kegiatan selaras untuk kesejahteraan rakyat.

“Dengan adanya Covid-19 kita harus optimis bagaimana rakyat sehat semua,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandarlampung Wiyadi mengatakan bahwa yang jelas apa yang disampaikan oleh eksekutif telah dibahas bersama dengan Tim Badan Anggaran DPRD Kota Bandarlampung baik terhadap antisipasi pengurangan PAD di Kota Bandarlampung dan juga ada pergeseran-pergeseran kegiatan di OPD-OPD.

Baca Juga:   Khamami Ngarep Pemkab Mesuji WTP Kembali

“Yang jelas sesuai dengan instruksi Presiden RI kita utamakan dalam rangka untuk pencegahan serta  penanggulangan serta penanganan ekonomi oleh dampak Covid-19,” paparnya.

“Jadi perlu dipahami bersama bahwa penanggulangan Covid-19 ini bukan berarti tidak ada pembangunan infrastruktur,” sambungnya.

Terkait hal tersebut, ia menjelaskan bahwa sekarang dari pusat digalakkan pembangunan infrastruktur dengan sistem padat karya.

“Nah dengan sistem padat karya ini diharapkan banyak tenaga kerja yang terserap sehingga pengangguran dari tingkat masyarakat terutama para pekerja keras ini seperti kuli bangunan, buruh tidak menganggur,” terangnya.

Baca Juga:   Herman HN Datangi Lokasi Kebakaran di Panjang

Wiyadi memaparkan bahwa sebenernya perubahan pergeseran anggaran ini dimulai dari terbitnya perpu sebelum terbit Undang-Undang Nomor 2/2020 Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang. (Din/RF)

“Ketika perpu ada pergeseran anggaran diamanahkan untuk penanggulangan Covid-19. Nah, itu tanpa melalui mekanisme pembahasan di DPRD. Nah, sekarang kita di perubahan menata itu,” paparnya.

“APBD yang kira-kira kegiatan tidak dapat dilaksanakan ya kita geser untuk penanggulangan Covid-19 ini,” pungkasnya. (Din/RF)

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan