MENGGALA, LAMPUNG SEGALOW – Wakil Ketua I DPRD Tulangbawang (Tuba) Aliasan menilai 33 organisasi perangkat daerah (OPD) setempat lamban alias lelet merealisasikan program pembangunan pada 15 kecamatan yang ada di sana.
“Seharusnya bulan ini beberapa program pembangunan yang sudah kita sahkan dan kita tetapkan bersama sudah dijalankan. Ini sudah memasuki triwulan pertama, tahun ini,” kata Aliasan, Senin (26/3/2018).
Mengingat, lanjut Aliasan, dalam tahun ini terdapat beberapa program skala prioritas yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kemajuan dan peningkatan perekonomian masyarakat se Tulangbawang.
“Karena di tahun ini terdapat salah satu program yang sangat saya dukung sekali dari beberapa program pembangunan yang ada yakni program penataan pusat pembangunan di Kota Menggala dan itu sudah saya sahkan, tahun ini,” tegasnya.
Oleh karena itu, jelas Aliasan, mengingat pentingnya program pembangunan tersebut maka dirinya meminta kepada seluruh kepala OPD Pemkab Tulangbawang segera mempercepat proses realisasi program pembangunan yang ada di tahun ini.
Supaya, sambung Aliasan, apa yang telah disusun dan direncanakan terhadap seluruh program pembangunan tahun ini dapat terwujud dan terlaksana sesuai dengan komitmen kepada masyarakat se-Tulangbawang.
“Sebab kalau tidak dimulai sekarang ini mau kapan lagi mengingat waktu yang tersisa sudah tidak banyak lagi untuk semua kepala OPD mengerjakan program pembangunan dalam tahun ini,” tutupnya.
Di Pemkab Tuba terdapat 37 OPD, tetapi yang berkaitan dengan program pembangunan seperti yang dimaksud Aliasan yaitu, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan.
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan Energi
Dinas Pasar, Dinas Pemuda dan Olahraga. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kesatuan Bangsa Politik Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Badan Ketahanan Pangan Daaerah, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian.
Perikanan dan Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Diklat Daerah, Badan Pusat Statistik, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Inspektorat Daerah. (MR)