7 Fakta Kisah Slamet Melawan Diskriminasi Agama di Bantul, Peraturan Dicabut hingga Warga Ingin Hidup Rukun

7 Fakta Kisah Slamet Melawan Diskriminasi Agama di Bantul, Peraturan Dicabut hingga Warga Ingin Hidup Rukun

LAMPUNG SEGALOW (4/4) – Slamet Jumiarto (42) tidak menyangka akan ditolak untuk tinggal di Pedukuhan Karet, Desa Pleret, Bantul, hanya karena dirinya beragama Katolik.

Hal itu terungkap setelah Slamet mencoba melapor kepada Ketua RT 008, Desa Pleret, karena baru saja mengontrak sebuah rumah di desa itu.

Saat itu, Ketua RT menjelaskan alasan penolakannya bahwa sudah ada peraturan kampung bernomor 03/Pokgiat/Krt/Plt/X/2015.

Aturan tersebut berisi tidak memperbolehkan warga non-Muslim tinggal di Desa Pleret.

Namun, setelah upaya mediasi antara Slamet, tokoh masyarakat dan polisi, pada Senin (1/4/2019), peraturan tersebut akhirnya dicabut. Warga Dukuh Karet, Desa Pleret, pun sepakat ingin hidup rukun dan damai.

Berikut ini fakta lengkapnya:

1. Alasan pelarangan warga non-Muslim tingal di Desa PleretSaat itu, dirinya bersama sekitar 30-an tokoh masyarakat dan agama membuat peraturan tersebut dengan tujuan mengantisipasi adanya campur makam antara Muslim dan agama lain.

Setelah dibahas, maka disepakati aturan pelarangan adanya pembelian tanah dan bertempat tinggalnya warga non-Muslim di Dusun Karet.

Lalu setelah kasus Slamet menjadi sorotan masyarakat dan viral di media sosial, maka peraturan tersebut dicabut dan tak diberlakukan kembali di Dukuh Karet. Keputusan tersebut diambil setelah ada mediasi antara Slamet, tokoh masyarakat dan polisi.

“Mulai hari ini sudah dicabut. Karena melanggar peraturan dan perundangan. Kami sepakat aturan tersebut kami dicabut, dan permasalahan dengan Pak Slamet tidak ada permasalahan lagi,” kata Iswanto.

2. Warga sepakat ingin hidup rukun, peraturan diskriminatif dicabut

Baca Juga:   Ditodong Pertanyaan Jadi Ketum PSSI, Apa Jawaban Hary Tanoe?
Warga dan tokoh masyarakat pun sepakat untuk tidak lagi mempermasalahkan latar belakang agama maupun suku kepada siapapun yang ingin tinggal di Desa Pleret.Iswanto menuturkan, pihaknya hanya ingin semua warga hidup rukun. Dia mengungkapkan, dari sekitar 540 KK, ada 1 KK yang non-Muslim tinggal sejak lama, dan selama ini tidak ada permasalahan.

“Nantinya kami mengikuti aturan yang ada di pemerintahan saja,” ucap Iswanto.

Sebelumnya, mediasi antara Slamet, tokoh masyarakat dan polisi telah menghasilkan kesepakatan. Salah satunya adalah mencabut peraturan diskriminatif tersebut.

“Semalam (Senin, 1/4/2018) ada kesepakatan peraturan itu dicabut,” kata Slamet.

“Yang terpenting bagi saya, peraturan tersebut sudah dicabut. Jangan sampai ada korban lainnya. Jangan sampai cap intoleransi di DIY semakin tebal,” tambahnya.

3. Awal mula Slamet ditolak tinggal di Dukuh KaretPada Minggu (31/3/2019), ayah dua anak tersebut berencana mengontrak rumah di Dukuh Karet, RT 008, Desa Pleret.

Setelah sepakat harga sewa rumah, sang pemilik rumah tidak menyinggung apapun tentang masalah agama yang dianutnya.

Lalu, pria yang berprofesi sebagai pelukis itu segera melapor ke Ketua RT setempat dengan membawa fotokopi KTP, KK, hingga surat nikah.

Setelah diperiksa, Ketua RT menyampaikan bahwa Slamet tidak bisa tinggal di dukuh itu karena beragama Katolik. Mendengar hal itu, Slamet mencoba mencari kepastian ke Kepala Dukuh Karet, Iswanto.

“Paginya saya ketemu ketua kampung, itu pun juga ditolak, kemudian saya ingin ketemu pak dukuh, cuma waktu kemarin belum tahu rumahnya, belum tahu namanya,” ucap Slamet, saat ditemui di kontrakannya, Selasa (2/4/2019).

Baca Juga:   Banyak Warga di Kecamatan Kedaton Mengalami Kesulitan Air Bersih

4. Mengadu hingga Sekretaris Sultan melalui pesan singkatPesan berdurasi 4 menit tersebut sampai ke Sekretaris Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan diteruskan ke Sekda Bantul.

Curhatan Slamet selama kurang lebih 4 menit itu juga tersebar di sejumlah masyarakat melalui pesan singkat.

Setelah itu, pada Senin (1/4/2019), dirinya dipanggil untuk mediasi oleh Pemkab Bantul, di Kantor Sekda Kabupaten Bantul.

Saat itu, hadir pula kepala dukuh, lurah dan RT setempat. Belum adanya titik temu, pertemuan itu dilanjutkan malam hari.

5. Sempat ada usulan Slamet boleh tinggal selama 6 bulan“Kalau hanya 6 bulan kan buat apa. Sama saja penolakan secara halus kepada saya. Kalau memang boleh ya boleh, kalau enggak ya enggak, gitu saja,” ucap Slamet.

Setelah berdiskusi, akhirnya dirinya bersedia untuk pindah, namun dengan catatan mengembalikan seluruh biaya yang sudah dikeluarkan dan peraturan pelarangan non-Muslim tinggal di wilayah Pleret harus dibatalkan alias dicabut.

Seperti diketahui, selama menempati rumah, Slamet sudah mengeluarkan uang Rp 4 juta untuk mengontrak satu tahun, Rp 800.000 untuk renovasi rumah, plus Rp 400.000 untuk transport renovasi.

6. Slamet harap tak ada lagi peraturan diskriminatif di DIYSetelah tercapai kesepakatan, Slamet berharap tak ada lagi korban seperti dirinya. Dirinya pun berharap Yogyakarta tetap menjadi kota yang memiliki toleransi.

“Semalam (Senin, 1/4/2018) ada kesepakatan peraturan itu dicabut,” ujar dia.

“Yang terpenting bagi saya, peraturan tersebut sudah dicabut. Jangan sampai ada korban lainnya. Jangan sampai cap intoleransi di DIY semakin tebal,” kata dia.

Baca Juga:   Awal Tahun Satgas Temukan 120 Fintech dan 28 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Slamet mengaku, setealah koleganya mengetahui kasus tersebut, banyak dari mereka menawarkan rumah untuk ditinggali.

Namun, warga asli Semarang, Jawa Tengah, ini masih akan berpikir apakah tetap tinggal ataupun pindah ke lokasi lainnya.

“Tetangga di sini baik semua, bahkan yang tidak kenal, setelah peristiwa ini ramai dibicarakan, menyapa dan jadi mengenal saya,” ucap dia.

7. Bupati Bantul angkat bicara terkait intoleransi di Desa PleretMenurut dia, perangkat desa pembuat aturan penolakan warga non-Muslim sudah minta maaf.

“Enggak boleh ada larangan,” ujar dia.

Aturan yang dikeluarkan oleh warga dusun tersebut dinilainya mencederai NKRI, yang mengedepankan ke-Bhinekaan. Tidak boleh ada diskriminasi SARA.

Ia memastikan, warga non-Muslim boleh tinggal di Dusun Karet, Desa Pleret, dan Bantul pada umumnya.

“Kalau tak ada dasar hukumnya, (aturan itu) melanggar hukum. Yang penting dirembug. Warga bisa di situ, yang penting tidak mengganggu,” ujar dia.

Sementara itu, Kapolres Bantul AKBP Sahat M Hasibuan mengatakan, jika kasus ini sudah selesai, dan peraturan tersebut juga sudah dicabut.

“Aturan itu sudah tidak berlaku dan dicabut. Ke depan saya berharap kita di sini toleransi agama. Saya yakin di Jogja tidak ada intoleransi, semuanya toleransi. Kita lihat di sini tadi menjaga hubungan masyarakat,” ucap dia.

(LS/RF) 

 824 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan