Banten Adopsi Sistem LPSE Lampung

Plt Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis dan Ketua Rombongan Komisi I DPRD Banten Zaid Elhabib.

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menerapkan Layanan Pengadaan Secara Ekektronik (LPSE) melalui Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ). Hal itu, menjadi daya tarik provinsi lain untuk mempelajari dan mengadopsi sistem tersebut. Salah satunya DPRD Banten.

“Mereka (DPRD Banten) belajar ke Lampung untuk mengetahui bagaimana mekanisme LPSE menjadi badan pengadaan juga mekanisme pengadaan itu sendiri. Dan, sudah kita jelaskan secara umum kepada mereka,” ujar Plt. Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis saat menerima kunjungan Komisi I DPRD Banten di Ruang Sungkai Balai Keratun, Jumat (12/1/2018).

Lampung juga telah membentuk Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) mengingat beban kerja dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang melayani 50 OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa diterapkan sehingga dapat menentukan status pengadaan barang di 2018 ini,” ujar Hamartoni.

Sementara itu, Ketua Rombongan DPRD Banten Zaid Elhabib mengatakan penerapan teknologi dalam pengadaan barang dan jasa akan mempermudah dan mempercepat pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel dan efisien.

Hal ini yang mendasari DPRD Banten untuk belajar kepada Pemprov Lampung. “Banten memang sengaja belajar banyak dari Lampung, terutama terkait dengan BLPBJ dan penerapan di teknologi informasinya. Penerapan teknologi inilah yang ingin kita ketahui lebih jauh, agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bisa lebih efektif dan efisien. Kita juga berharap hal ini dapat diterapkan di Banten,” kata Zaid.

Ridho gencar melakukan inovasi terkait penggunaan teknologi informasi. Dia memandang sistem elektronik tidak saja efektif dan efisien, tapi juga dapat mencegah penyimpangan.(RA)

 711 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Related Posts