25 September 2022

Bawaslu Gelar Workshop Penanganan Pelanggaran Kode Etik

Bawaslu Gelar Workshop Penanganan Pelanggaran Kode Etik

BANDARLAMPUNG, LAMPUNG SEGALOW – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandarlampung menggelar Workshop Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Ad-Hoc Se-Kota Bandarlampung pada pemilihan walikota dan wakil walikota Tahun 2020, dengan peserta 63 Pengawas Kelurahan se-Kota Bandarlampung.

“Kegiatan ini dilaksanakan agar jajaran pengawas tingkat kelurahan, mengetahui bagaimana penegakan hukum kode etik penyelenggara pemilihan 2020”, ujar Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung, Candrawansah, S.I.Kom., M.I.P., saat membuka Workshop, Senin (31/8) .

Sebelum dimulainya materi peserta melakukan pre test dan diakhir materi dilakukan post test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pengawas kelurahan terhadap wawasan kepemiluan.

Selain itu juga Candrawansah menambahkan bahwa kegiatan tersebut juga dilaksanakan agar jangan sampai pengawas kelurahan terlihat tidak netral artinya tidak siap menjadi pengawas dalam pilkada ini dan menyampaikan materi penegakan hukum dan kode etik penyelenggara pemilihan Tahun 2020 kita harus netral,” tambahnya.

Baca Juga:   Lampung: Positif Covid-19 3 Hasil Tracing dan Satu Riwayat dari Gowa

Di kesempatan yang sama, Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P., sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran menyampaikan bahwa Acara Workshop ini ditujukan agar jajaran ad-hoc khususnya pengawas kelurahan se-Kota Bandarlampung mengetahui hal-hal yang menyangkut pedoman berperilaku bagi penyelenggara pemilu, baik itu berupa kewajiban, larangan, tindakan, ucapan yang patut/tidak patut untuk dilakukan sehingga sebagai garda terdepan pengawasan mereka mampu menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Baca Juga:   Hakim Putus Rendah Oknum PNS

Yusni Ilham, S.Sos.I., juga mengingatkan jajaran pengawas harus mengerti dan memahami Perbawaslu RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD), karena pengawas kelurahan merupakan ujung tombak pengawasan di lapangan yang mana harus mengerti aturan-aturan hukum pemilu dan khusus pada pilkada ini juga jangan sampai terkena pelanggaran Kode Etik tersebut.

Selain narasumber internal, Bawaslu Kota Bandarlampung juga menghadirkan narasumber dari akademisi sekaligus TPD DKPP Provinsi Lampung Tahun 2014 s.d. 2019 yang menyampaikan materi tentang Kode Etik dan Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung Tahun 2020. Beliau menyampaikan dasar hukum penegakan kode etik pelenggara pemilu yaitu Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Ia juga berharap agar proses penegakan hukum pemilu maupun pilkada berjalan cepat, tepat, dan berkeadilan, begitu disampaikan Ibu Hepi Riza Zein.(Din/RF)

 99 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tags: , , , , , ,
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan