Bawaslu Lampung di Tuntut Massa JRMK dan Pamuditor

Bawaslu Lampung di Tuntut Massa JRMK dan Pamuditor

BANDARLAMPUNG, LAMPUNG SEGALOW – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung di tuntut puluhan massa dari Jaringan Rakyat Miskin Kota Lampung (JRMK) dan gabungan dari Paguyuban Becak Motor (Pamuditor) Lampung yang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor KPU dan Bunderan Gajah, guna menyatakan sikap untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 3, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik), karena melanggar kesepakatan dana kampanye di Pilgub Lampung 2018.

Selain itu, massa Pamuditor Lampung, menuntut, untuk memanggil dan memeriksa pimpinan PT. SGC (Sugar Group Company), yang diduga membiayai paslon Arinal-Nunik melebihi peraturan KPU. Dan, meminta komisioner Bawaslu Lampung untuk mundur dari jabatannya karena tidak mampu bekerja secara professional, independen, terbuka sesuai dengan tugasnya yang tercantum dalam Undang Undang.

Baca Juga:   Diduga Palsukan Sejarah YPS, Ahli Waris Lakukan Gugatan Pidana

“Jika ini dibiarkan khususnya di Lampung, maka demokrasi sudah dipastikan akan hilang dan hanya dijadikan pembicaraan, akan tetapi dalam kenyataannya tidak ada kedaulatan rakyat didalamnya,” tegas koordinator aksi, Herri, di depan Kantor KPU Lampung, Kamis (7/6)

Kata Herri, demokrasi merupakan suatu wujud dari kedaulatan rakyat, karena disinilah rakyat memiliki peranan wujud dari kedaulatan sangat penting. Pemilu atau pilkada merupakan wujud dari pesta demokrasi, dimana pada saat itu rakyat terlibat langsung dalam kehidupan berdemokrasi.

“Akan tetapi banyak oknum merusak demokrasi dengan melanggar aturan-aturan dikarenakan ambisi untuk medapatkan kursi ekuasaan. Salah satu yang merusak paling parah demokrasi adalah mereka melakukan politik uang. Caranya ialah mereka memberikan uang /materi kepada rakyat agar rakyat memilih mereka,” ungkap dia.

Baca Juga:   Musrenbang RKPD 2021 Akan Fokus Terhadap Perbaikan Jalan, Drainase, Dan Trotoar

Di Pilgub Lampung saat ini, lanjut dia, paslon Arinal-Nunik, yang diduga menggunakan kekuatan Taipan PT SGC (Sugar Group Companies) dengan pimpinan Purwanti Lee dibelakangnya, sudah terlalu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Seperti, pemberian sarung dan jilbab, yang diduga melebihi anggaran dana yang ditetapkan oleh aturan KPU (sumbangan dana swasta Rp750 juta dan perorangan Rp75 Juta, peraturan KPU Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye peserta pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur).

Baca Juga:   PMII Rayon Hukum Gelar Sekolah Aswaja se-Bandarlampung

Menurutnya, hal ini tidak dapat dibiarkan dan demokrasi akan rusak bila tidak ada tindakan nyata dari penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Dan Ingatlah ada dampak dalam politik uang, pertama, APBD berpotensi digunakan untuk kepentingan pemodal, Kedua, sangat mungkin adalah orang yang terpilih tidak kompetensi kepemimpinan dan keterampilan untuk daerah.

Dan yang terakhir, terpilih karena banyak mengeluarkan uang dalam bentuk politik uang berpontensi akan merampas atau mengkorupsi APBD yang dikelolanya. (LS/RA)

 661 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tags: , ,
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan