Dewan Kritisi Disdikbud Lampung

Dewan Kritisi Disdikbud Lampung

BANDARLAMPUNG, LAMPUNG SEGALOW – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mengkritisi kelalaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat terkait temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) APBD TA 2017. Mengingat adanya petensi kerugian negara hingga Rp14,35 miliar terkait lemahnya pengawasan aset berupa tanah dan gedung pada 4 SLTA.

Sekretaris Komisi I DPRD Lampung Bambang Suryadi mengatakan pihaknya sangat menyayangkan adanya masalah di satker berbasis pendidikan tersebut.

Baca Juga:   Bawaslu Ultimatum KPU Lampung

“Ya. Memang itu hibah dari masyarakat karena kejadian ini biasanya lambat atau lalai dalam pendataan,” kata dia, Kamis (13/12).

Dirinya menganggap permasalahan ini harus segera diselesaikan karena berpotensi merugikan uang negara.

“Harus segera. Karena, memang ada biaya perawatan gedung dan lainnya yang dananya sumber dari pemerintah. Kalau statusnya gak jelas ini juga bisa berbahaya,” tambah dia.

Baca Juga:   SAMPAIKAN JAWABAN PANDANGAN UMUM FRAKSI, DPRD LAMPUNG PRIORITASKAN DUA RAPERDA

Seperti yang diberitakan sebelumnya. Ada 4 sekolah yang bidang tanahnya tidak memiliki bukti kepemilikan sah serta asal usul yang meragukan. Yaitu, pada SMAN 14 Bandarlampung 10.047 M2 senilai Rp4 miliar ternyata diklaim milik Perumnas.

Lalu, SMAN 1 Lambukibang tak memiliki dokumen hibah dan sertifikat. Bahkan berapa luas dan harga sesungguhnya tak diketahui.

Baca Juga:   Hasil Monitoring Pengelolaan Sampah Perusahaan, Pemkab Lampung Selatan Bakal Surati PT ASDP Cabang Bakauheni

Selanjutnya, SMAN 17 Bandarlampung seluas 344 M2 juga tak memiliki surat kepemilikan yang pasti dengan nilai Rp50 juta.

Serta, SMKN 4 Bandarlampung senilai Rp10,3 miliar akta hibahnya tak ada. Alasannya, dipakai untuk mengurus sertifikat kepemilikan sejak 2007 lalu.(fa/rf)

 558 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tags: , , , , ,
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan