29 September 2021

Gubernur dan DPRD Lampung Raperda Pertanggung Jawaban APBD 2020

Gubernur dan DPRD Lampung Raperda Pertanggung Jawaban APBD 2020

BANDARLAMPUNG, LAMPUNGSEGALOW.CO.ID – Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dan 4 Wakil Ketua DPRD Lampung menandatangani persetujuan bersama Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun 2020, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Sabtu (31/7).

Setelah ditandatangi, Raperda selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Empat Wakil Ketua DPRD yang ikut menandatangani yakni Elly Wahyuni (Wakil Ketua I), Ririn Kuswantari (Wakil Ketua II), Raden Muhammad Ismail (Wakil Ketua III), dan Fauzan Sibron (Wakil Ketua IV).

Baca Juga:   Presiden perintahkan persoalan Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata Papua diselesaikan

Dalam sambutannya, gubernur mengapresiasi Pimpinan dan Anggota Dewan, Badan Anggaran dan juga fraksi-fraksi yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu serta bersedia melakukan koordinasi yang baik dan intensif dengan pihak eksekutif selama proses pembahasan Raperda.

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengcualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Lampung yang ke-7 kalinya,” ujarnya.

Baca Juga:   Lembah Hijau Kebakaran

Menurut gubernur, program kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan, merupakan referensi yang digunakan untuk melakukan pembenahan serta perbaikan dikemudian hari.

“Pemerintah Provinsi Lampung akan terus berupaya mengoptimalkan seluruh potensi Pendapatan Daerah yang ada, baik Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk mendanai program pembangunan prioritas dimasa mendatang,” ucapnya.

Baca Juga:   Bandara Radin Inten II Berstatus Internasional

Gubernur menyebutkan Raperda tersebut akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan amanat Pasal 195 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (Ls/Din/AA)

Tags: , , , , , , ,
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan