Herman HN Wali Kota Serbatelat

Herman HN Wali Kota Serbatelat

Humas Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) Yohannes Joko Purwanto.

 

BANDARLAMPUNG – Humas Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) Yohannes Joko Purwanto menilai kebijakan Wali Kota Bandarlampung cenderung menyengsarakan rakyatnya karena kerap terlambat menyalurkan dana.

Dia mencontohkan. Pada 2017 lalu, Herman HN telat membayar dana sertifikasi guru yang kabarnya  sekitar puluhan sampai ratusan miliar. Bahkan kala itu, para guru tersebut sampai meminta bantuan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung agar pemkot setempat mengeluarkan dana sertifikasi.

“Moso harus ada masalah dulu, hak para guru baru dibayarkan. Ini kan aneh, padahal dana tersebut bersumber dari APBN dan tidak boleh dipakai untuk yang lain-lain,” ungkapnya, Senin (22/1/2018).

Baca Juga:   Kapolresta Tertibkan Vaksinasi RSUDAM

Tak hanya itu saja, pemkot Bandarlampung juga diduga masih berhutang dengan RSUAM dan RSJ dengan belum dibayarkan Jamkesmasda sekitar Rp20 miliar.

“Kemarin saya dengar pemprov Lampung membayarkan dana bagi hasil dari pajak rokok ke pemkot Bandarlampung. Darisana kan semestinya berapa persennya itu digunakan untuk memback up dana kesehatan,” ungkapnya.

Tak sampai disitu saja masalah di pemerintah Kota Bandarlampung sejak dipimpin oleh Herman HN, bahkan tersiar kabar bacagub yang diusung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diduga telat membayar insentif RT, Babinsa, Babinkamtibmas dan Guru Ngaji.

Baca Juga:   BANDARLAMPUNG TERIMA DUA WP 2 MILYAR

“Masa ia Pemkot Bandarlampung ini selalu telat membayar kewajibannya kan. Padahal masyarakat telah mempercayai Herman HN sehingga bisa menjabat sebagai Walikota Bandarlampung, tapi kok rakyatnya jadi bahan sengsaraan beliau,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah Bandarlampung juga  menunggak pembayaran insentif bulanan guru honorer dan sempat membuat heboh pemprov Lampung dengan menggelar aksi demo. Alasan penunggakan pembayaran ini diindikasi karena pemprov Lampung belum membayar dana bagi hasil (DBH).

Baca Juga:   SEMPAT DPO TERSANGKA PENCURI HP DIAMANKAN

“Ga ada hubungan tertunggaknya pembayaran DBH sehingga belum dibayarkan insentif para guru. Semestinya para guru ini menuntut ke pemkot,” pungkasnya.

Ia berharap, walikota Bandarlampung dapat bijak dalam mengambil setiap kebijakan tanpa harus mengedepankan ambisi membangun infrastruktur secara besar-besaran dengan mengorbankan dan menyengsarakan hati masyarakatnya.

“Dimana hati nurani mu pak Herman, kenapa mengesampingkan rakyatmu demi membangun infrastruktur secara besar-besaran,” pungkasnya.(FS/RA)

 686 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tags: , ,
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan