
BANDARLAMPUNG – Aksi demo massa guru honorer SD dan SMP se-kota Bandar Lampung ke Pemprov, Senin (22/01) disesalkan dua organisasi guru—Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung dan Forum Guru Honor Bersertifikat (FGHB) Lampung. Mereka mengendus ketidakberesan dalam aksi itu.
Sekretaris Umum IGI Lampung Nurhavid Agil mengatakan ada kejanggalan dalam aksi demo itu, menurutnya kenapa begitu banyak guru honor yang turun.
Padahal, Senin merupakan hari pertama pembelajaran dilakukan. Dan, kenapa pihak sekolah mengizinkan guru-guru turun ke jalan. Karena waktu belajar aktif. Jadi, ada kemungkinan kawan-kawan guru honorer ini diintimidasi oleh institusi di atasnya.
“Padahal biasanya guru-guru honorer ini, kalau diajak demo oleh organisasi guru untuk memperjuangkan nasibnya sangat sulit, dan juga dipersulit oleh pihak sekolah. Jadi ada kejanggalan yang sangat vulgar,” papar Agil, Selasa (23/1).
Ketua FGHB Lampung Suprihatin mengatakan demo kali ini janggal dan aneh. Penuh muatan politis, yang punya kewenangan mengatur dan membagi insentif guru honor SD-SMP.
“Itukan kota. Kenapa yang didemo malah pemprov? Kalau mau demo ya demo aja, tapi ke pemkot. Dan kalau berbicara Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum diberikan pemprov ke pemkot itu kedua lembaga tersebut. Kenapa guru yang demo. Ini di luar nalar sehat,” tegasnya.
Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung Nurkholis mengingatkan kepada guru-guru honor terutama di SMA/SMK swasta agar tidak terprovokasi dan latah ikut-ikutan demo.
Sebab, masyarakat pendidikan swasta wajib bersyukur dan berterimakasih kepada Pemprov, sebab semenjak diberlakukanya UU No 23/2014 tentang Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
Banyak sekolah swasta bergerak menggeliat terutama di Bandarlampung yang sempat mengalami mati suri bahkan ada beberapa sekolah yang mati permanen, hidup kembali.
Dengan kebijakan pemprov yang menerapkan biling untuk semua sekolah baik swasta maupun negeri, menjadikan sekolah swasta dan guru-guru honor bisa bernafas kembali.
“Jadi ini yang perlu diingat dan di pahami bahwa pemprov sudah menyelamatkan keberadaan mereka secara konstitusional. Jadi, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemprov dalam hal ini disdikbud, bisa dijembatani dengan audien dan silaturrahim, bukan demo sehingga situasi kondusif tetap terjaga dengan baik,” urainya.
Kalau ada yang demo, dirinya justru curiga punya muatan lain, ya bisa jadi cari sensai atau posisi dalam pilgub, dengan mengorbankan kawan-kawan guru.
“Jadi guru honorer swasta wajaib berhati-hati dan waspada terhadap ajakan segelintir orang yang mengajak berdemo, sebab secara kelembagaan yang diakui secara konstitusional, baik itu IGI, PGRI, PGSI, FGHB, ataupun PGHM tidak pernah terbersit u berdemo, jika segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan cara audiens,” tandasnya.(FS/RA)