LAMPUNG SEGALOW (6/3) – Jelang pemilu pada April mendatang, geliat ekonomi belum menunjukkan percepatan yang berarti. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan kredit yang cenderung stagnan.
Berdasarkan data Bank Indonesia, kredit tumbuh di angka 11,9 persen pada Januari 2019, sedikit lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 11,7 persen. Salah satu faktornya adalah belum bergairahnya kredit perumahan dan apartemen serta kredit real estate yang mengalami perlambatan.
Meski demikian Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk, Maryono, mengaku optimistis, setelah pemilihan presiden sukses berlangsung, geliat ekonomi khususnya sektor properti akan semakin dinamis.
“Banyak faktor yang mendukung, di antaranya relaksasi uang muka untuk KPR yang diambil BI akan terasa dampaknya, selain itu dorongan lain adalah rencana kebijakan Kementerian PUPR terkait naiknya batas gaji yang berhak menerima program subsidi bunga KPR,” kata Maryono dikutip Rabu 6 Maret 2019 dari keterangan resminya.
Menurut Maryono, meskipun relaksasi aturan pembiayaan di sektor perumahan sudah dikeluarkan Bank Indonesia sejak Juni 2015, namun masih fokus pada sisi permintaan. Dampaknya terhadap pertumbuhan real estate baru dirasakan pada kuartal III-2018, setelah adanya relaksasi lanjutan BI pada Juni 2018 dan OJK di Agustus 2018 yang juga menyentuh sisi penawaran.
Dia pun menjelaskan, produk domestik bruto (PDB) dari sektor real estate terus tumbuh menjadi 4,24 persen year on year (yoy) di kuartal IV-2018. Sementara itu, rancangan kebijakan yang disusun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan membuat kelonggaran batas gaji dari masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi bunga KPR diprediksi akan memperluas penerima subsidi.
Maryono menegaskan, BTN siap mendukung kebijakan pemerintah baik kemudahan dari sisi permintaan maupun pasokan, misalnya lewat kerja sama dengan badan usaha lain. Seluruh rangkaian kebijakan dari pemerintah, diharapkan bisa memangkas backlog perumahan yang angkanya masih di kisaran 11,4 juta unit.
Dia pun meyakini, siapa pun presiden terpilih nanti pasti akan mengambil kebijakan terkait perumahan yang pro-rakyat. Karena itu termasuk tugas pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.
“Karena itu perbankan siap mendukung program kebijakan yang akan diambil pemerintah. Apalagi kebijakan tersebut juga secara matang disusun dengan mempertimbangkan faktor moneter, kemampuan APBN dan daya beli masyarakat,” kata Maryono.
Berdasarkan catatan BTN, selama dua kali pilpres, pertumbuhan kredit properti yang menjadi bisnis utama perseroan selalu melaju. Sebagai contoh pada periode 2008-2013 penyaluran kredit perumahan BTN rata-rata sebesar 13,9 persen, dan pada periode 2014-2018 bergerak rata-rata di angka 22,6 persen.
Selama dua kali pergantian presiden, BTN tetap fokus pada bisnis utamanya dengan sejumlah inovasi yang senantiasa beradaptasi dengan kemampuan dan segmen pasar yang dibidik. Tahun lalu, BTN membidik milenial dengan meluncurkan KPR Gaess, sedangkan tren digitalisasi di dunia perbankan diadaptasi BTN dengan memperbarui fitur-fitur aplikasi KPR.
Sementara itu, di segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), BTN menggandeng pekerja sektor non formal yang berada di bawah payung koperasi, organisasi atau perusahaan, di antaranya mitra ojek online, pencukur rambut, pengemudi taksi dan lain sebagainya. (LS/RF)
