Jaksa Nilai Putusan Hakim Tidak Sesuai SOP

Jaksa Nilai Putusan Hakim Tidak Sesuai SOP

BANDARLAMPUNG, LAMPUNG SEGALOW – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mala Kristin, menilai putusan Majelis Hakim Ahmad Lakoni terhadap terdakwa pemalsuan tanda tangan surat Sporadik tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP).

Ia mengatakan, berdasarkan sesuai SOP, tuntutan yang ia berikan selama 3 tahun 3 bulan kepada terdakwa seharusnya dalam putusannya terdakwa dikenakan 2/3 dari tuntutan.

“Ini jauh sekali putusannya, bahkan tidak ada alasan yang meringankan terdakwa. Justru terdakwa kabur dan tidak koperatif,” ujarnya usai menjalani sidang dengan agenda putusan tanpa terdakwa, Selasa (21/8).

Atas putusan itu, lanjut Mala, ia menyatakan masih fikir-fikir dan masih ada waktu tujuh hari untuk menentukan sikap banding atau tidaknya. Masalah penetapan daftar pencarian orang (DPO), lanjutnya, hal tersebut menunggu ingkrah terlebih dahulu.

Baca Juga:   Sri Indarti Pimpin Musnahkan Senpi dan Narkoba

“Kita tunggu dulu apa keputusan kami, jika sudah ingkrah maka kami umumkan DPO dan meminta bantuan kepada polisi untuk menangkap terdakwa. Saya juga akan koordinasikan dulu dengan Kasi Pidum apa langkah selanjutnya. Yang jelas perkara ini kita banding,” tegasnya.

Sebelumnya, meskipun tanpa dihadiri terdakwa, sidang perkara pemalsuan tanda tangan surat (sporadik) tetap dilanjutkan.

Majelis Hakim yang diketuai Ahmad Lakoni memutus terdakwa Irwandi dengan kurungan penjara selama 6 bulan. “Memutus kurungan penjara kepada terdakwa dengan kurungan penjara selama 6 bulan,” ucapnya.

Baca Juga:   Kapolresta Bandar Lampung Buka Pelatihan Kemampuan Fungsi Binmas Polresta Bandar Lampung

Putusan tersebut sangat rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mala Kristin. Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa dengan kurungan penjara selama 3 tahun 3 bulan. “Kami menyatakan fikir-fikir,” kata JPU dihadapan Ahmad Lakoni.

Sebelumnya dalam dakwaan, seorang mertua melaporkan kakak dari anak menantu lantaran telah melakukan pemalsuan dan penipuan. Perbuatan itu berawal dari perkara pemalsuan tanda tangan surat keterangan tanah (sporadik) oleh kakak kandung anak menantu Darwin Muchlis yakni Irwandi.

Awalnya Darwin hendak menaikkan surat tanah sporadik menjadi sertifikat tahun 2016, namun surat sporadik tersebut tidak ada dan mengira terselip. Namun pada bulan Agustus 2017, Darwin mendapat informasi bahwa surat sporadik tersebut berada di Bank BRI Unit Pasar Tugu dan telah dianggunkan oleh Irwandi.

Baca Juga:   Rumah 'Langsing' di Seoul yang Padat

Darwin pun mengecek kebenaran informasi di Unit BRI Pasar Tugu dan ternyata informasi tersebut benar telah dianggunkan oleh Irwandi dengan menggunakan surat kuasa yang ditanda tangani Darwin.

Saat itu, Darwin merasa tidak menandatangani surat kuasa tersebut. Bahkan, saksi Febriano Harmara Hadi selaku marketing menjelaskan bahwa ia didatangi terdakwa untuk mengajukan peminjaman dan saksi menjelaskan persyaratannya. (adm/rf)

 602 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tags: , , , , , , , , , ,
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan