Manusia & Gajah Konflik tak Berkesudahan

KOTAAGUNG LAMPUNG SEGALOW – Warga resah akibat 14 ekor gajah mengamuk di Pekon Gunungdoh, Kecamatan Cukuhbalak, Tanggamus. Akibatnya, lima rumah warga dan satu bangunan sekolah rusak. Kejadian serupa berulang terus-menerus di kabupaten tersebut.

“Kawanan gajah mulai memasuki permukiman sejak Kamis (19/4/2018) malam.  Wilayah itu masuk blok VI, hutan kawasan Register 39. Tak ada korban jiwa akibat peristiwa itu,” kata Kepala Pekon Gunungdoh Muslim, Sabtu (21/4/2018).

Sebelumnya, kawanan gajah itu selalu berpindah-pindah. Bermula dari blok VI, lalu punda ke blok III, dan blok V. Kerusakan terparah hanya terjadi di blok  VI. Beruntung rumah yang dirusak itu sudah ditinggalkan penghuninya.

Menurut Muslim, pihak berwenang sampai belum ada tindakan signifikan. “Minggu (22/4/2018), ada dari rombongan World Wildlife Fund (WWF). Itupun mereka hanya memantau ke lokasi tempat kawanan gajah ngamuk,” jelasnya.

Sementara Asnawi (35), warga Pekon Banding, mengatakan kawanan gajah itu berjumlah 14 ekor. “Saya tidak sempat medokumentasikannya. Jadi, hanya bisa mengamati mereka,” jelasnya.

Meski masih berada di seputaran kawan hutan register (blok III, V, dan VI), tetapi warga tetap mengakhawatirkan kawanan itu merambah ke pemukiman padat penduduk. “Kami sangat was-was. Apa jadinya bila mereka turun ke perkampungan?” Ujar Asnawi.

Sementara itu, Polres Tanggamus dan petugas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) telah bekerjasama dengan WWF dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan konflik gajah.

Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma menungkapkan langkah-langkah

tersebut antara lain memasang GPS-Collar pada badan gajah-gajah tersebut untuk mengetahui dan memonitor keberadaan gajah maupun kelompoknya.

Langkah lainnya yaitu menggunakan gajah-gajah dari TNWK untuk menggiring gajah-gajah tersebut masuk lebih kedalam hutan lagi. Namun setelah gajah-gajah Way Kambas dikembalikan, ternyata gajah-gajah liar tersebut kembali turun. Diduga penyebabnya adalah karena habitat gajah liar tersebut diganggu oleh penduduk.

“Guna menghindari korban jiwa, Polres Tanggamus menyarankan kepada

penduduk yang masih menempati rumah-rumah di kawasan tersebut agar

meninggalkan lokasi ke perkampungan yang lebih aman atau kembali ke tempat asalnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemkab Tanggamus telah minta para perambah di hutan lindung register 31 sementara keluar. Tujuannya agar konflik satwa gajah cepat terselesaikan.

“Kami sudah gelar pertemuan dengan lima perambah, minta turun dulu dan mereka menyanggupi. Harapan kami mereka menyampaikan ke perambah lain,” terang Karjiyono Asisten II Bupati Tanggamus, belum lama.

Selain itu dirinya juga minta perambah di register 31 tidak merusak hutan ataupun membuka lahan di hutan lindung yang menjadi tempat habitat gajah liar.

Karjiyono mengaku, pemkab tidak bisa berbuat banyak atasi konflik satwa liar. Sebab satgas konflik satwa di tingkat provinsi sudah terbentuk, begitupun satgas dari pekon setempat.

Selain itu ada BKSDA, TNBBS, Dishut Lampung yang tugas pokoknya memang membidangi masalah satwa, dan hutan sebagai habitat satwa dilindungi.

“Kalau dari kami hanya masyarakatnya, misal, melakukan sosialisasi kepada mereka tidak merusak hutan ataupun membuka lahan di hutan lindung yang jadi tempat habitat gajah,”ujar Karjiyono.

Konflik gajah dan manusia juga pernah terjadi di Kecamatan Semaka. Warga  mengeluhkan kawanan gajah liar yang sudah memasuki pekon-pekon, awal tahun ini. Masalah ini terus-menerus berulang tanpa solusi signifikan.

Hasudin warga Karangagung menyayangkan sikap pemerintah daerah yang hanya selalu ingkar janji.

“Sementara kami masyarakat selalu khawatir tiap malam, kawanan gajah liar datang mengacak-acak perkebunan kami, dan kalau kami usir, kawanan gajah malah mengejar kami,” jelasnya, Selasa (16/1/2018).

Warga berharap Pemkab segera menangani masalah gajah liar ini.“Harus segera ditangani dengan serius, kalaupun tidak ada tanggapan, kami akan melakukan aksi demo besar-besaran,” tegasnya.

Kalau saja hewan belalai panjang ini tidak dilindungi undang-undang, mungkin saja warga sudah mengambil tindakan tegas agar mereka tenang dan tidak ada kehawatiran di tengah malam.(SB/CD)

 455 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Related Posts