BANDARLAMPUNG LAMPUNG SEGALOW – Mendekati pesta Demokrasi partai politik mulai mencari simpati masyarakat, pasca persiapan menuju pilgub, pileg, dan Pilpres. Seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Lampung. Partai besutan Megawati ini mengumpulkan ratusan tenaga PTT, Honorer, Kontrak, dan Pegawai Tetap Non-PNS, di Aula Yayasan Hakka Metta Sarana, Bandarlampung, Minggu (25/3).
Terlihat, pejabat teras PDIP Lampung beserta pengurus DPC PDIP 15 kabupaten/kota hadir dalam acara Konsolidasi Akbar Perjuangan Revisi UU ASN Berkeadilan yang digadang oleh Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN).
Selain Ketua DPD PDIP Lampung Sudin, hadir juga dalam acara tersebut Sutono calon wakil gubernur yang diusung oleh partai berlambang Banteng. Terlihat juga Anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka hadir dalam acara tersebut.
Menurut Ketua KNASN Mariani kehadirannya di Lampung untuk menyatukan komitmen dari seluruh pegawai tidak tetap (PTT), honorer, kontrak dan pegawai tetap non PNS, agar selaras dengan semangat perjuangan.
“Kita tidak mau ada yang berjuang sendirian, karena kita sudah punya gerakan yang memang memperjuangkan nasib para honorer,” kata dia, Minggu (25/3).
Mariani melanjutkan, titik berat perjuangan KNASN hanya berada pada revisi 1 pasal dalam UU ASN yaitu pasal 131 tentang ASN. “Kita hanya menginginkan pengakuan terhadap status pegawai non PNS dan pengangkatan PNS perlu adanya payung hukum yang kuat yaitu Undang-Undang. Karenanya sosialisasi seperti ini perlu dilakukan agar perjuangan kita lebih masif lagi,”ucapnya.
Ia mengatakan, sebenarnya Presiden Indonesia, Joko Widodo, sudah mendukung adanya revisi UU ASN, hal ini dibuktikan dengan adanya surat dari Presiden yang memerintahkan 3 Menteri untuk membahas soal revisi UU ASN di badan legislatif.
“Setelah adanya pertemuan, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Ham dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara mengatakan adanya kekurangan data dari para honorer. Oleh sebab itu, kami mulai mendata kembali, agar proses revisi ini segera dilaksanakan, karena sebanyak 10 fraksi di DPR RI juga sudah menyetujui hal ini,” jelasnya.
Rieke Diah Pitaloka dalam sambutannya mengatakan seluruh kader PDIP yang duduk di kursi legislatif baik di tingkat daerah maupun pusat memperjuangkan nasib para tenaga honorer ini.
“Saya bersama kawan-kawan DPR lainnya akan berjuang agar tenaga honorer yang sudah mengabdi bisa diangkat PNS sesuai dengan masa baktinya,” katanya.
Ketika disinggung soal acara Konsolidasi Akbar Perjuangan Revisi UU ASN Berkeadilan yang digagas oleh KNASN hanya dihadiri oleh anggota legislatif PDIP saja. Ia berkilah hanya bisa mengajak kader satu partainya.
“Mau gimana lagi, yang bisa saja ajak cuma kader PDIP saja. Sebenernya yang lain kalau mau dateng tidak papa, yang penting perjuangannya berhasil,” pungkasnya. (ZN/RF)
