BANDARLAMPUNG LAMPUNG SEGALOW – Pemkab Lampung Barat (Lambar) langganan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung untuk hasil audit laporan keuangan 2017. Mereka mendapatkannya sudah dalapan kali.
Penyerahan hasil laporan oleh Ketua BPK Lampung Sunarto yang diterima Bupati Lambar Parosil Mabsus dan Ketua DPRD Lambar Edi Novial di Auditorium Lantai III BPK Lampung, Senin (4/6/2018).
Penyerahan laporan hasil pemerikasaan keuangan Lambar bersamaan dengan Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Pesisir Barat. “Peraihan WTP ini menjadi yang ke delapan kalinya secara berturut-turut,” kata bupati.
Tahun lalu, Lambar juga berhasil meraih predikat sama untuk laporan keuangan daerah 2016. Kabupaten itu, menjadi salah satu kabupaten yang memperoleh WTP dari beberapa kabupaten/kota lainnya di Lampung.
“Alhamdulillah, ini merupakan hikmah Ramadan. Kerja keras pemkab dalam melakukan pembenahan membuahkan hasil kembali meraih predikat WTP. Untuk itulah Peraihan WTP Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang ke delapan kalinya itu disambut gembira oleh semua pihak,” kata bupati.
Bupati mengungkapkan dengan ada bukti nyata opini WTP, ini telah menunjukkan kinerja pertanggungjawaban yang baik yang telah dilakukan oleh aparatur pemerintahan dalam mengelola laporan keuangan.
“Terima kasih untuk semua jajaran Pemkab Lambar, Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta semua pihak yang telah membantu sehingga kita bisa mempertahankan predikat WTP ini, semoga kedepan bisa lebih baik lagi”, imbuhnya.
Itu sejarah karena kedelapan kalinya dan mudah-mudahan menjadi semangat, untuk memperluas pemikiran dan kerja keras menjadi ladang ibadah jajaran Pemkab yang bertepatan dalam bulan suci Ramadan, serta mematuhi dan memperbaiki yang menjadi catetan dan saran yang di sampaikan oleh kepala BPK.
Predikat tersebut merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, di samping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Lambar merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Pihaknya secara khusus mengingatkan jajaran aparatur dan kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk tidak jumawa dengan peraihan WTP ini. Kerja keras, harus terus dilakukan guna mempertahankan peraihan yang telah mampu dicapai selama delapan tahun berturut-turut tersebut.
“Tentu keberhasilan ini bukanlah akhir. Kerja keras untuk terus berbenah tetap harus kita lakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi dalam bidang pengelolaan anggaran,” pungkasnya.
Turut hadir, Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Adi Utama, Inspektur Lambar Edi Yusuf, Kepala BPKAD Lambar Sudarto, Sekretaris DPRD Lambar Mulyono, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Lambar Surahman, dan Jajaran Staf BPKAD Lambar.(FB/RF)