7 November 2024

Pemprov Tanggulangi Pasca Bencana

Pemprov Tanggulangi Pasca Bencana

BANDARLAMPUNG, LAMPUNG SEGALOW – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan TNI/Polri serta seluruh instansi/stakeholder terkait untuk penanggulangan pasca bencana. Hal itu dibahas dalam Rapat Pembahasan Bencana Tsunami Kalianda, yang diselenggarakan di Aula Begadang Resto Teluk Betung, Sabtu (29/12).

“Kita harus waspada dan siaga terutama akan terjadinya megathrust Selat Sunda dan erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) yang berpotensi menyebabkan gelombang tsunami yang dapat melanda daerah pesisir Kabupaten Lampung Selatan, Tanggamus, dan Kota Bandarlampung,” ujar Pj. Sekretaris Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis.

Baca Juga:   Gubernur Memaparkan Berbagai Potensi Provinsi Lampung

Saat ini, berdasarkan evaluasi pasca tsunami selat sunda sudah semakin terkoordinir meskipun masih banyak terkendala dengan berbagai permasalahan.

Di antaranya seperti dijelaskan oleh Danrem 043 Gatam Kolonel Kav Erwin Djatniko bahwa saat ini intensitas kendaraan relawan sangat tinggi sehingga menghambat proses pembersihan puing-puing dan reruntuhan bangunan akibat tsunami. Hal tersebut dibenarkan Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Yosi Hariyoso.

Pada rapat ini turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto. Dia menjelaskan bahwa kondisi saat ini seluruh bantuan baik perlengakapan, pakaian bekas maupun obat-obatan sudah tersalurkan dan ditampung di Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan.

Baca Juga:   DPRD LAMPUNG GELAR RAPAT PARIPURNA LAPORAN PANSUS DAN PERUBAHAN BAPEMPERDA 2024

Selanjutnya pada proses pembersihan material pasca tsunami yakni di Kecamatan Way Muli, seluruh puing-puing ditampung di salah satu pabrik yang berlokasi kurang lebih 3 Km dari bibir pantai.

Supriyanto mengatakan masyarakat yang berada di Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku sebagian besar sudah diberangkatkan dari pulau tersebut untuk diungsikan di wilayah-wilayah pengungsian yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun instansi dan stakeholder terkait.

Baca Juga:   KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PUNYA TUGU PANCASILA, SIMBOL KEBERAGAMAN SUKU, ADAT, DAN BUDAYA

Meski demikian masih ada beberapa masyarakat yang tidak mau diungsikan disebabkan dengan berbagai alasan.

“Kami sudah menjemput mereka secara berangsur dan bertahap, dan untuk yang belum diangkut, kita tunggu kesiapan mereka, karena tidak tidak bisa paksa mereka. Pada dasarnya mereka memang tinggal di sana, hidup di sana dan mata pencaharian mereka disana dan itu menjadi bahan pertimbangan mereka, kita tidak bisa memaksakan,” tambah Supriyanto.(ls/rf)

 857 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tags: , , , , , ,
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan