Raperda Kearifan Adat Lokal Direncanakan DPRD Bandarlampung

Raperda Kearifan Adat Lokal Direncanakan DPRD Bandarlampung

BANDARLAMPUNG, LAMPUNG SEGALOW – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang kearifan adat lokal yang direncanakan DPRD Kota Bandar Lampung agar kelestarian adat Lampung tak tergerus pesatnya perkembangan zaman.

Upaya DPRD Bandar Lampung untuk merencanakan Raperda tersebut mendapat apresiasi oleh Walikota Herman HN.

Namun, Herman HN mengusulkan sebelum Raperda dapat disahkan, harus melalui tahap pengkajian mendalam.

“Agar Raperda tidak bertentangan dengan kepentingan umum adan peratuaran yang lebih tinggi serta tidak mengakibatkan ekonomi biaya tingggi untuk itu perlu ada pengkajian yang lebih lanjut,” kata Herman HN, Senin (2/7).

Baca Juga:   Dishub Lampung Selatan Semprot Disinfektan Di Pelabuhan Bakauheni, Imbau Masyarakat Tunda Berpergian

“Pengkajian lebih lanjut dalam rapat komisi, gabungan komisi atau Pansus sesuai dengan pasal 73 Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,” imbuhnya lagi.

Sidang Paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD  Wiyadi dihadiri 26 anggota dewan dari 50 anggota.

Agenda sidang paripura ke dua yaitu Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2017.

Ke 7 fraksi yang ada di DPRD Kota Bandarlampung memberikan apresiasi terhadap kinerja Walikota dan jajarannya namun tetap memberikan catatan – catatan.

Baca Juga:   HIMPATUDI MENGGELAR ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN RAPAT KERJA DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN TENAGA PENDIDIK

Apreasiasi diberikan atas diberikan kepada Walikota Herman HN serta jajarannya atas diraihnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 8 kali berturut – turut.

Adapun catatan – catatan yang diberikan fraksi – fraksi di dewan soal catatan yang diberikan oleh BPK soal devisit anggaran.

“Apakah walikota sudah menindak lanjuti temuan BPK serta bagaimana progresnya,” kata Muchlas dari F-PKS

Selanjutnya catatan juga diberikan oleh fraksi Gerindra yang mempertanyakan penyelesaian pasar – pasar di Bandarlampung.

Baca Juga:   Herman HN Tutup Kegiatan Karya Bakti Kodim

“Pasar Smep, pasar Tugu, dan Panjang kami harapkan segera diselesaikan secepatnya sebab ini menyangkut masyarakat kecil,” ujar Jauhari.

Sementara itu Fraksi Golkar mengharapkan Pemkot Bandarlampung secepatnya menerapkan e-billing guna meningkatkan PAD.

“Guna meningkatkan PAD kami harapkan e-blling segera bisa direalisasikan di hotel – hotel dan restoran,” ujar Berlian Mansyur. (ADV/Ra)

 581 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tags: , , , , , , ,
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan