Ridho Pelopor Antikorupsi Proyek

BANDARLAMPUNG, LAMPUNG SEGALOW – Pemimpin Umum Surat Kabar Harian (SKH) Pilar Mico Periyando Ranau menilai Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo adalah pelopor pemberantasan korupsi di bidang proyek pengadaan barang dan jasa.

“Beliau menggagas pembentukan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ), yang tadinya hanya Unit Layanan Pengadaan (ULP),” kata Mico, saat penyerahan penghargaan kepada gubernur pada HUT ke-6 SKH Pilar di Hotel Horison, Bandarlampung, Jumat (21/12) malam.

BLPBJ merupakan layanan yang didukung perangkat ekektronik atau Layanan Pengadaan Secara Ekektronik (LPSE) yang diterapkan gubernur untuk mencegah korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.

Bahkan implementasi BLPBJ diapresiasi oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) karena dapat menciptakan good goverment dan clean governance.

Gubernur mengungkapkan bahwa langkah yang diambilnya itu demi pengembangan sistem yang sesuai demi terciptanya good government.

“Ini memudahkan pengawasan terhadap proses tender proyek mulai dari e-planning, e-budgeting, dan e-commerse. Kata kunci utama dalam membentuk good government yaitu dimulai dari perencanaan,” jelas gubernur.

Dia selalu menekankan kepada setiap kepala SKPD untuk membuat perencanaan yang baik terutama yang berkaitan dengan kebijakan strategis dalam pembangunan.

Dalam setahun, minimal dilakukan dua kali untuk memastikan perencanaan dokumen RAPBD dalam kebijakan strategis sesuai dengan kepentingan rakyat. Perencanaan itu mutlak dilakukan.

“Kalau gagal dalam merencanakan, maka jangan harap pelaksanaan dan hasil yang bagus,” tandasnya.(ls/rf)

 547 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Related Posts