BANDARLAMPUNG, LAMPUNG SEGALOW – DEWAN Perwakilan Daerah (DPW) Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Lampung menuding pemerintah daerah setempat tak mampu mengurus rakyat. Akibatnya, makin banyak warga miskin di seluruh kabupaten dan kota.
“Kami mendesak agar pemerintah pusat melirik dan serius menangani masalah ini di wilayah kami,” kata Ketua DPW SPRI Lampung Badri, saat menggelar aksi damai di depan kantor Kementerian Sosial, Selasa (13/11).
Aksi tersebut mendapat respon positif dari Kantor Perwakilan Kementerian Sosial Lampung. Mereka meminta rincian permintaan yang disuarakan SPRI tersebut.
Yaitu, Kemesos segera menyetujui dan menetapkan data usulan SPRI untuk jadi Basis Data Terpadu (DPT) penerima bantuan program PKH-RASTA-BPNT.
SPRI meminta agar Kemensos menegur keras sejumlah Dinas Sosial (Dinsos) di beberapan daerah, lantaran disinyalir bekerja secara kurang maksimal.
Selanjutnya, Kemensos diminta segera berkoordinasi agar sejumlah Dinsos dapat memvalidasi data usulan SPRI, guna mempercepat proses BPT.
Jika ke depan terdapat revisi data BPT, SPRI meminta selama proses itu Kemensos melibatkan masyarakat sekitar.
Terakhir, hasil penyaluran sejumlah bantuan diharapkan dapat dipaparkan dan harus transparan.(LS/RF)
