BANDARLAMPUNG, LAMPUNGSEGALOW.CO.ID – Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terhadap 8 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna DPRD. Rabu (1/9).
Dari 8 Raperda, 5 Raperda diantarnya merupakan usulan pendirian 5 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Pada prinsipnya kami mendapat kesan positif, bahwa keberadaan ke-8 Raperda tersebut dapat diterima dengan baik serta disetujui untuk dapat dilanjutkan pembahasannya pada tingkat pembicaraan selanjutnya,” ujar dia.
Arinal mengatakan, rencana pendirian 5 BUMD tersebut sudah melalui kajian kebutuhan daerah dan kelayakan usaha, serta telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
“Ini untuk menopang pembangunan ekonomi daerah yang meliputi bidang pertanian, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, bidang perhubungan dan transportasi, bidang infrastuktur dan bidang energi,” kata dia.
Arinal menjelaskan masing-masing BUMD tersebut akan fokus dalam menjalankan bidang usahanya sehingga dapat berkembang dengan baik.
“Karena setiap badan usaha harus memiliki kekhususan dalam mengelola bidang bisnisnya,” pungkas dia.
Pada Rapat Paripurna ini juga, disampaikan Lanjutan Pembicaraan Tingkat I tentang Tanggapan atas pendapat gubernur terhadap 10 Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung yang disampaikan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung. (Ls/Din/AA)
