LAMPUNG – Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Pendidikan Suram, Lampung Tenggelam” di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Selasa (5/5/2026).
Koordinator aksi, Faqih Brillian, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi pendidikan yang dinilai masih jauh dari harapan.
“Kami datang ke sini untuk menyuarakan potret suram pendidikan kita,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang terbagi dalam isu nasional dan daerah. Pada isu nasional, terdapat tiga poin utama, yakni mendorong prioritas anggaran pendidikan, peningkatan kesejahteraan gaji guru ASN dan PPPK, serta penolakan terhadap rencana penghapusan program studi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi.
Sementara itu, pada isu daerah, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan. Di antaranya, prioritas pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), peningkatan transparansi serta akuntabilitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pencabutan izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut transparansi anggaran dan pengawasan sekolah rakyat di Lampung, khususnya di Lampung Selatan, serta pengawalan dugaan korupsi pengadaan di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, termasuk pengadaan alat tulis kantor (ATK) senilai Rp6,3 miliar.
Tuntutan lainnya mencakup transparansi pemindahan siswa SMA Siger yang terdampak, peningkatan sistem drainase di Kota Bandar Lampung, hingga kejelasan tindak lanjut terhadap dana sitaan dan aset terkait mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.
Mahasiswa juga menyoroti penyelesaian konflik agraria di sejumlah wilayah, seperti Register 44, Kota Baru, dan Anak Tuha, serta mendesak transparansi penanganan dugaan korupsi yang melibatkan 44 anggota DPRD Tanggamus.
Faqih menegaskan, pihaknya berharap seluruh aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada seremoni semata.
“Kami berharap apa yang kami sampaikan tidak hanya menjadi diskusi normatif, tetapi harus ada tindak lanjut yang nyata,” tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Americo, yang menemui langsung massa aksi, menyatakan bahwa pihaknya akan menampung seluruh aspirasi mahasiswa.
“Kami tentu akan merespons dan menampung semua aspirasi yang disampaikan. Ini menjadi bagian dari upaya kami dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi, serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.
“Kami ingin memastikan seluruh anak usia sekolah memiliki akses pendidikan, serta mendorong mereka agar memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan, bekerja, hingga mandiri di masa depan,” pungkasnya. (NR/N)
