LAMPUNG – Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda mulai menunjukkan penurunan. Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas vulkanik, sebaran abu, keselamatan penerbangan, pelayaran, hingga potensi tsunami.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan berdasarkan pemantauan hingga Senin, 7 September 2026, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau mengalami penurunan dibandingkan kondisi sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Senin (07/09/2026).
“Menurut kami BNPB per hari ini, untuk kondisi erupsinya ini sudah menurun. Kami membandingkan kondisi 2026 ini dengan erupsi 2018, di mana di 2018 itu terjadi sama, hampir sama, tetapi tingkat erupsinya lebih tinggi daripada 2026,” ujar Suharyanto.
Menurutnya, meski aktivitas erupsi saat ini lebih rendah dibandingkan peristiwa pada 2018, pemerintah tetap mewaspadai dampak yang ditimbulkan oleh material vulkanik, terutama abu yang terbawa angin ke sejumlah wilayah.
Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sebelumnya terpantau mencapai empat provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan.
Dampak abu vulkanik juga dirasakan pada sektor transportasi udara. BNPB mencatat terdapat delapan bandara yang sempat terdampak hingga harus dilakukan penutupan akibat adanya sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Meski demikian, hingga laporan tersebut disampaikan, pemerintah belum mencatat adanya korban jiwa maupun kerusakan akibat erupsi. Tidak ada pula daerah yang menetapkan status kedaruratan akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Untuk mengurangi dampak sebaran abu vulkanik, pemerintah menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Langkah tersebut dilakukan dengan memanfaatkan potensi awan hujan untuk membantu mempercepat proses luruhnya abu vulkanik dari atmosfer.
BNPB bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyiapkan sejumlah titik pelaksanaan OMC. Pondok Cabe dan Kertajati menjadi beberapa lokasi yang disiapkan, sementara Semarang dipersiapkan sebagai lokasi alternatif apabila kondisi penerbangan di sekitar Selat Sunda belum memungkinkan.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan kondisi pola angin saat ini juga menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Berdasarkan hasil pemantauan, arah angin pada sejumlah lapisan ketinggian telah mengalami perubahan.
Angin yang sebelumnya bergerak ke arah tenggara kini bergeser menuju barat, barat laut, dan barat daya. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi potensi penyebaran abu vulkanik ke sejumlah wilayah di bagian tenggara.
BMKG juga memprakirakan adanya potensi pertumbuhan awan serta hujan ringan hingga sedang pada 9 hingga 12 September 2026 di sejumlah wilayah yang terdampak erupsi.
“Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Untuk itu nanti akan kami pertebal dengan OMC bersama dengan BNPB,” kata Faisal.
Potensi hujan tersebut nantinya akan diperkuat melalui pelaksanaan OMC sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi konsentrasi abu vulkanik yang masih berada di udara maupun yang telah mengendap di sejumlah wilayah.
Selain memantau perkembangan cuaca dan sebaran abu, BMKG juga terus melakukan koordinasi dengan Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Darwin, Australia.
VAAC Darwin merupakan pusat yang ditunjuk oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk memberikan informasi terkait abu vulkanik yang dapat memengaruhi keselamatan penerbangan.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan informasi mengenai pergerakan abu vulkanik dapat segera diterima dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan operasional penerbangan.
BMKG juga melakukan pemantauan langsung di sejumlah bandara yang sebelumnya berpotensi terdampak abu vulkanik.
Empat bandara yang menjadi lokasi pemantauan yakni Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Husein Sastranegara, dan Budiarto Curug.
Hasil pemeriksaan melalui paper test di keempat bandara tersebut menunjukkan hasil negatif terhadap keberadaan debu vulkanik.
Faisal mengatakan khusus di Bandara Soekarno-Hatta, pemeriksaan bahkan telah dilakukan sebanyak empat kali secara berturut-turut dan seluruhnya menunjukkan hasil negatif.
“Untuk Soekarno-Hatta ini empat kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini,” ungkapnya.
Hasil pemantauan tersebut menjadi salah satu indikator dalam memastikan kondisi penerbangan tetap berada dalam batas aman, meskipun pemerintah masih terus memantau perubahan arah angin dan potensi pergerakan abu vulkanik.
Tidak hanya sektor penerbangan, pemerintah juga memperkuat pemantauan terhadap potensi tsunami di sekitar Selat Sunda.
BMKG telah memasang sebanyak 20 perangkat pemantauan tsunami di sekitar wilayah tersebut. Perangkat tersebut digunakan untuk mendeteksi kemungkinan perubahan muka air laut yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Hingga Senin (07/09/2026), hasil pemantauan belum menunjukkan adanya anomali kenaikan muka air laut yang berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
Sistem pemantauan juga diperkuat dengan sensor seismograf serta high frequency radar untuk mendeteksi perubahan kondisi laut maupun aktivitas kegempaan secara cepat.
Pemerintah menilai pemantauan tersebut penting dilakukan mengingat posisi Gunung Anak Krakatau berada di kawasan Selat Sunda yang memiliki sejarah aktivitas vulkanik dan tsunami.
Pada sektor pelayaran, pemerintah juga melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
Pemerintah telah menerbitkan Notice to Mariners yang berisi pemberitahuan kepada pengguna jasa pelayaran terkait kondisi Gunung Anak Krakatau.
Dalam pemberitahuan tersebut, aktivitas kapal dibatasi dalam radius tiga kilometer dari kawah Gunung Anak Krakatau selama gunung masih berada pada Level III atau Siaga.
Pembatasan tersebut dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko terhadap kapal dan awak yang berada di sekitar kawasan gunung api.
Pemerintah memastikan pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau dilakukan secara intensif selama 24 jam. Pemantauan melibatkan BNPB, BMKG, PVMBG, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Penurunan aktivitas erupsi menjadi perkembangan positif dalam penanganan kondisi Gunung Anak Krakatau. Namun, pemerintah tetap meminta seluruh pihak tidak mengabaikan potensi perubahan aktivitas vulkanik yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Selain keselamatan masyarakat di wilayah terdampak abu vulkanik, pemerintah juga menempatkan keselamatan penerbangan dan pelayaran sebagai prioritas.
Sistem pemantauan tsunami juga terus dipastikan berfungsi optimal untuk memberikan peringatan dini apabila terjadi perubahan kondisi laut yang berpotensi membahayakan masyarakat.
Dengan adanya pemantauan aktivitas gunung secara berkelanjutan, pengamatan sebaran abu, koordinasi penerbangan dan pelayaran, serta persiapan Operasi Modifikasi Cuaca, pemerintah berharap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dapat diminimalkan.
Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta lembaga terkait, mengingat kondisi Gunung Anak Krakatau masih terus dipantau dan dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
