Diduga Lakukan Pelanggaran Netralitas, Dua ASN Dipanggil Bawaslu Kota Bandar Lampung

BANDARLAMPUNG, LAMPUNG SEGALOW (30/4) -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Bandarlampung memanggil dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di duga melakukan pelanggaran kode etik ASN, jelang Pilkada Kota Bandarlampung. Dugaan terjadi saat kegiatan pembagian beras bantuan bagi masyarakat terdampak covid 19. Kedua orang tersebut yakni, lurah Kuripan, dan lurah Gotong Royong. Bahkan yang bersangkutan, Kamis, 30 April 2020, sudah dipanggil oleh Bawaslu Kota Bandarlampung untuk melakukan klarifikasi.

” Hari ini, kedua lurah yakni lurah Kuripan dan lurah Gotong Royong datang semua. Bisa dilihat mereka kooperatif di dalam memenuhi undangan yang disampaikan oleh Bawaslu kota Bandarlampung,” aku ketua Bawaslu Kota Bandarlampung, Candrawansah S. I. Kom, kepada Lampung Segalow, Kamis, 30 April 2020.

Candrawansah mengatakan pemanggilan kedua lurah tersebut terkait pelaporan dari LSM GASPOOL tidak bisa kita registrasi karena sampai batas waktu yang ditentukan kemarin tidak menyampaikan penambahan keterangan yang kami butuhkan, contohnya alat bukti, barang bukti dan saksi-saksi yang kami perlukan tetapi tidak disampaikan dengan teman-teman dari GASPOOL. Tetapi, setelah mendapatkan informasi tersebut kami melayangkan surat pada tanggal 29 april 2020 kepada kedua lurah yang viral tersebut dan kami klarifikasi penelusuran informasi dugaan terhadap ASN tersebut pada hari ini.

“Nanti setelah klarifikasi akan kita rapatkan terlebih dahulu bagaimna hasil dari penelusuran tersebut. Kalau misalkan butuh penambahan keterangan, ya bisa jadi akan ada yang kami minta keterangan ulang, tetapi kalau kami memandang jika hasil kajianya sudah cukup, ya sampai disitu saja, sudah kami hentikan atau kami teruskan. Misalkan terbukti kami teruskan. jika tidak terbukti setelah kami kaji, ya kami putus sampai disana hasil penelusuran kita terhadap netralitas ASN, ” katanya.

Ia mengingatkan kepada seluruh ASN yang ada di kota Bandarlampung termasuk para pejabat untuk tidak bermain dalam bantuan yang memang sudah resmi dari pemerintah.

” Terbukti ataupun tidak, ini merupakan pembelajaran bagi semua ASN. Apabila ini masih juga dilakukan, ada unsur ASN yang terlibat, tidak menutup kemungkinan yang terlibat akan kami minta keterangan klarifikasi. Dan apabila ada unsur pejabatnya, ini ada pidana pemilu misalkan, ingat pada pasal 71 Undang-undang No 10 tahun 2016 sudah jelas, bahwa gubernur, bupati, walikota dilarang memberikan dukungan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, ” terangnya.

Selain dua ikat dengan Candrawansah, anggota divisi Penangangan Pelanggaran Bawaslu kota Bandarlampung Yahnu Wiguno Sanyoto, S. IP., M. IP mengatakan hal yang sama, yakni berdasarkan informasi awal yang disampaikan oleh GASPOOL pada tanggal 28 april 2020, Bawaslu kemudian menindak lanjuti sebagai informasi awal yang kita telusuri.

” Kami meminta keterangan terkait pendalaman adanya foto yang disampaikan kepada kami oleh LSM GASPOOL, ” katanya.

Menurut Yahnu, Bawaslu memerlukan waktu selama 7 hari untuk melakukan investigasi. Terkait ada atau tidak adanya dugaan pelanggaran itu berdasarkan kajian dan analisis terhadap informasi yang bisa kita dapat.

” Ini kan baru hari pertama, artinya masih ada beberapa hari lagi yang bisa kita maksimalkan untuk bisa menentukan apakah ini masuk dalam dugaan pelanggaran atau tidak. Jadi kami tidak bisa serta merta bilang ini pelanggaran, karena memang belum selesai prosesnya, ” jelasnya.

Ia menambahkan sebelum kami putuskan apakah ini akan diregistrasi atau tidak tentunya akan memerlukan waktu 6 sampai 7 hari dari informasi awal, dan nantinya hasilnya akan diekspos oleh ketua.

” Untuk mengumpulkan alat bukti nanti kita akan mendalami foto, semua yang ada di foto bisa kita panggil semua untuk dimintai keterangan terkait dengan gambaran kondisi yang terjadi pada hari itu, ” imbuhnya.

Sementara saat dikonfirmasi kedua lurah, yakni lurah Kuripan dan lurah Gotong Royong tidak banyak berkomentar terkait pemanggilan tersebut. Kedua lurah sepenuhnya menyerahkan hasil keputusan kepada Bawaslu kota Bandarlampung. (din/rf)