BANDARLAMPUNG, LAMPUNGSEGALOW.CO.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Lampung gelar Musyawarah Daerah (Musda) di Penamart. Kamis (4/11).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAS, Sulistyo, menyampaikan harapannya, terutama untuk DPD PAS Lampung dimomen Musda ini yang paling utama adalah tetap menjalin kebersamaan, dalam konteks bagaimana perjuangankan kesejahteraan Driver Online terus dilakukan.
“Yang masih kita perjuangkan berkaitan dengan kesejahteraan Driver Online. Sehingga dengan adanya masa jabatan Ketua DPD yang kurang sehat. Saya berharap yang nanti terpilih bisa lebih meningkatkan apa yang sudah baik dan dibangun oleh ketua sebelumnya,” terang dia.
Sehingga, komunikasi yang baik terhadap pemerintah dan aplikator harus terus dilakukan untuk transportasi di Lampung. Kesejahteraan yang dimaksud menurut Sulistyo, terkait realisasi dari regulasi yang sudah dibuat pemerintah, yaitu PM Nomor 118 Tahun 2018, terutama untuk roda empat.
“Dimana secara regulasi sudah terbit, tapi secara implementasi, dan pelaksanaan, masih belum maksimal. Kami berharap dengan adanya ketua baru bisa bersinergi dan membahas kembali kepada pihak terkait untuk bagaimana regulasi ini bisa dijalankan sesuai dengan amanah dari PM 118, dari kementerian perhubungan,” ucap dia.
Hal tersebut terutama mengenai penyesuai tarif. Serta bagaimana teman-teman yang saat ini seperti disampaikan kementerian perhubungan tadi, yang awalnya sudah antusias mengurus perizinan sekarang mereka agak sedikit enggan memperpanjang.” Itu karena belum ada kejelasan dari fungsi regulasi yang dibuatkan oleh pemerintah itu sendiri,” kata dia.
Menurut dia terkait adanya permasalahan ini, kedepan perlu dibenahi. Sulistyo juga mengungkapkan bahwa ia telah menyampaikan ke Dishub Lampung agar dapat mengundang kembali organisasi terutama PAS dan aplikator untuk duduk bersama lagi. “Bagaimana implementasi dari PM 118 bisa berjalan khususnya di Lampung,” ujar dia.
Sementara itu, Kabid Pembinaan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Lampung, Yudi Hendra PS mengungkapkan, ada sebanyak 421 kendaraan angkutan sewa dari 13 oprator yang terdaftar, hanya lima ada yang kartu pengawasannya masih berlaku. Terkait itu, dirinya memaklumi karena kondisi saat ini masih Pandemi Covid-19.
“Jadi hanya lima armada saja yang punya izin. Untuk ke PAD memang tidak ada. Fungsi kartunya untuk pengawasan armada sewa,” ungkap dia usai menghadiri Musda DPD PAS.
Di momen Musda ini, dirinya berharap Musda jangan hanya sebagai pintu untuk pemilihan ketua saja. Namun, ia berharap solidaritas dengan banyaknya perkumpulan yang ditunjukan PAS ini, dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi calon penumpang kedepan.
“Jadi kami himbau agar administrasi dilengkapi, karena itu gak ada PAD untuk daerah. Itu untuk memudahkan mantau. Agar sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus,” harap dia. (Din/AA)
