BANDARLAMPUNG, LAMPUNGSEGALOW.CO.ID – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2022, di Ballroom Novotel Hotel Bandar Lampung, Senin (11/4).
Musrenbang yang dilaksanakan secara hybrid tersebut digelar dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tema “Penguatan Ekonomi Yang Inklusif Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”.
Musrenbang ini turut diikuti oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Anggota DPD RI, Forkopimda Provinsi Lampung, Wakil Gubernur Lampung, Sekdaprov Lampung, Rektor dan Akademisi, serta Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam rangkaian Musrenbang Provinsi Lampung.
“Pemikiran-pemikiran konstruktif ini akan menjadi bahan masukan yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam merumuskan program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah daerah yang akan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat,” ujar Arinal.
Tentunya, lanjut Arinal, orientasi ke depan adalah membangun ekonomi rakyat. “Apapun yang kita lakukan, ekonomi rakyat harus menjadi landasan utama,” tambah dia.
Perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif akan memperkuat keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik. Di sinilah arti penting dari Musrenbang, seberapa besar dampak, nilai Dan manfaat perencanaan tersebut bagi masyarakat.
“Rangkaian proses musrenbang merupakan komitmen untuk menciptakan keselarasan pandangan dan harapan dari seluruh pelaku pembangunan dalam memadukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Saat ini perkembangan perekonomian Provinsi Lampung sudah mulai membaik, ditandai dengan perekonomian Lampung tahun 2021 yang tumbuh positif sebesar 2,79%. Begitu juga capaian indikator makro pembangunan lainnya, seperti menurunnya tingkat kemiskinan dari sebesar 12,76% pada tahun 2020 turun signifikan menjadi sebesar 11,67% pada tahun 2021.
Pemerintah Provinsi Lampung juga menaruh harapan kepada Pemerintah Pusat untuk memberi dukungan terhadap beberapa program yang telah kami usulkan dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera beberapa waktu yang lalu yaitu:
Pengembangan kawasan sentra perbenihan padi, pengembangan kawasan sentra usaha pangan dan holtikultura, pengembangan kawasan peternakan kambing nerbasis korporasi, Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional Lampung, rumah susun bagi ASN/TNI/POLRI , pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)/Pekerja. Pengembangan pelabuhan Mesuji; Penanganan Jalan Akses Pelabuhan Mesuji/ Tanah Merah; dan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Lampung.
Selain usulan pembangunan tersebut, beberapa program inovasi dan terobosan daerah untuk penguatan ekonomi Lampung antara lain Kerjasama perdagangan Provinsi Lampung dengan Bangka Belitung untuk memenuhi kebutuhan komoditi pangan; Implementasi Program Kartu Petani Berjaya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani; Program Pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan BUMDes dan Smart Village dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat miskin.
Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Desa Wisata, Agro Wisata/Eco Wisata, Lampung Kaya Festival serta Kawasan Wisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City (BHC); Pengembangan Bandara Radin Inten II, Pekon Serai/Taufik Kiemas, dan Gatot Subroto; dan Mendorong Percepatan terwujudnya Wilayah Metropolitan Bandar Lampung Raya. (KL/Din/AA)
