LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mengukir sejarah baru dalam penataan reformasi birokrasi di tingkat nasional. Manajemen tata kelola keuangan dan kinerja aparatur daerah terbukti mengalami lonjakan mutu yang sangat signifikan.
Kepala Biro Organisasi Pemprov Lampung, Hery Sadli, mengungkapkan daerahnya sempat terjebak pada peringkat akuntabilitas yang stagnan. Rapor kinerja pemerintahan daerah tercatat bertahan pada zona indeks B selama delapan tahun berturut-turut.
Namun, berkat konsistensi pembenahan sistem, Pemprov Lampung akhirnya sukses memutus tren minor tersebut pada periode penilaian tahun ini. Kemen PANRB menaikkan peringkat akuntabilitas kinerja Lampung menjadi predikat BB. “Pencapaian itu tidak mudah, setelah delapan tahun dinilai indeks B kini meningkat menjadi BB,” ujar Hery di ruang kerjanya pada Kamis (04/06/2026).
Kenaikan kelas ini memicu respons proaktif dari jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Tim evaluator pusat memutuskan datang langsung ke Lampung guna memberikan program asistensi khusus.
“Tidak semua pemerintah daerah di Indonesia bisa mendapatkan kesempatan emas dikunjungi oleh tim kementerian,” ujar Hery. Kedatangan tim pusat menjadi momentum penting bagi Lampung untuk membedah titik kelemahan sistem internal.
Langkah evaluasi total ditargetkan mampu mendongkrak nilai SAKIP dan Zona Integritas (ZI) ke level maksimal. Hery menyebutkan indikator utama yang berhasil diselaraskan oleh Pemprov Lampung hingga membuahkan predikat BB. Sinkronisasi dokumen, menghubungkan draf perencanaan makro dengan target capaian dalam dokumen RPJMD dan IKU daerah.
Kemudian, pengawasan berlapis. Memperketat fungsi audit internal Inspektorat terhadap rantai eksekusi anggaran di tiap dinas. Ketiga, keselarasan nasional. Memastikan seluruh visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung tegak lurus dengan agenda Asta Cita Pusat.
Sektor pelayanan publik juga menyumbang poin besar dalam mendongkrak reputasi reformasi birokrasi Lampung di mata pusat. “Pengelolaan Mal Administrasi Pelayanan Publik Lampung kini resmi menduduki posisi tiga besar nasional,” katanya.
Pemerintah Provinsi Lampung optimistis target kenaikan kelas berikutnya bisa tercapai dalam waktu dekat melalui komitmen bersama. Manajemen daerah membidik target ambisius untuk menaikkan nilai SAKIP menjadi A dan indeks RB menjadi A penuh. (NR/N)
