Lampung Barat – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut ditandai dengan keikutsertaan Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Barat, Nukman, dalam kegiatan peluncuran Transfer ke Daerah (TKD) Pemetaan Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah Tahun 2027 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom Meeting di Aula Sekincau tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Askolani. Turut mendampingi Sekda Lampung Barat, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Firwan serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Peluncuran TKD 2027 ini menjadi langkah strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan harmonisasi kebijakan fiskal nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah melalui pemetaan prioritas yang lebih terukur dan berbasis data.
Dalam arahannya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Askolani, menegaskan bahwa standarisasi pengelolaan TKD bukan bertujuan menambah beban pemerintah daerah, melainkan menciptakan tata kelola yang lebih sederhana, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Standarisasi bukan untuk menambah beban, tetapi untuk menghadirkan tata kelola TKD yang lebih sederhana, jelas, dan berpihak pada daerah serta masyarakat,” ujar Askolani.
Ia menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah pusat berkomitmen memastikan pengelolaan Transfer ke Daerah dilakukan secara tepat sasaran sehingga mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jika didukung pendanaan yang tepat, daerah dapat tumbuh lebih cepat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, usai mengikuti kegiatan tersebut, Sekda Lampung Barat Nukman menilai pemetaan TKD 2027 menjadi peluang besar bagi daerah untuk memperkuat posisi dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional.
Menurutnya, daerah yang memiliki data pembangunan yang akurat dan terintegrasi akan lebih mudah menyampaikan kebutuhan riil kepada pemerintah pusat sehingga berpeluang memperoleh dukungan pendanaan yang lebih tepat.
“Kami di Lampung Barat menjadikan pemetaan TKD 2027 ini sebagai ruang untuk memperkuat posisi daerah dalam kebijakan fiskal nasional. Daerah yang datanya kuat akan lebih mudah dibaca kebutuhannya, lebih mudah dipahami konteksnya, serta lebih kuat basis pembahasannya saat menyusun kebijakan pembangunan,” tegas Nukman.
Ia menambahkan bahwa kebijakan standarisasi yang diterapkan pemerintah pusat justru membuka peluang lebih besar bagi daerah untuk memperoleh dukungan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
“Dengan data yang rapi dan jelas, Lampung Barat memiliki peluang lebih besar untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah pusat. Jika dananya jatuh ke tempat yang tepat, pembangunan akan berjalan lebih cepat dan manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” pungkasnya.
