LAMPUNG – Kepala Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung, Saipul, menegaskan bahwa pergantian pimpinan tidak akan memengaruhi pelaksanaan program di lapangan selama seluruh proses berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
“Kalau pelaksanaan di lapangan sesuai dengan SOP, sesuai realisasinya, target dan rencananya, ya tetap berjalan. Siapa pun di pusat, di bawah itu kan sudah settle. Sudah ada kepala SPPG, sudah ada koordinator, kemudian sistem pembayaran pun sepanjang APBN tersedia ya sudah ada sistemnya. Jadi saya pikir pergantian itu hanya proses administrasi saja,” ujar Saipul. Rabu (22/07/2026).

Meski demikian, ia mengakui pergantian pimpinan berpotensi berdampak pada proses administrasi, terutama untuk program yang masih membutuhkan persetujuan atau Petunjuk Teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
“Saya pikir yang mungkin jadi hambatan hanya administrasi dan prosedur. Misalnya ada yang harus kontrak atau perlu persetujuan pimpinan. Contohnya sekarang ada program relokasi penerima manfaat, juknisnya kan belum keluar. Nah, dengan adanya peralihan pimpinan ini mungkin bisa tertunda lagi,” katanya.
Terkait perkembangan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lampung, Saipul menyebutkan dari sekitar 360 lokasi yang direncanakan, sekitar 280 lokasi telah menunjukkan progres pembangunan, sementara sekitar 26 lokasi belum mengalami perkembangan dalam 2 hingga 3 bulan terakhir.
“Memang ada sekitar 360. Ada 280-an yang sudah ada progres, ada sekitar 26 yang belum ada progres. Itu memang sudah 2 sampai 3 bulan ini seperti itu datanya,” ungkapnya.
Menurut Saipul, hingga kini belum ada perkembangan kebijakan setelah pergantian pimpinan sehingga sejumlah pihak yang telah siap beroperasi masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
“Ya belum ada perkembangan. Masih nunggu proses. Ada yang progresnya sudah 80%, ada yang 90%, bahkan ada yang sudah siap operasional. Mereka melapor ke kita dan menanyakan tindak lanjutnya, tapi kita sampaikan itu ranahnya BGN, bukan di kita,” terangnya. (NR/N)
