BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan desa melalui sinergi Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah kabupaten/kota dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) maupun Karya Bakti TNI.
Sinergi tersebut menjadi bagian dari Program Desaku Maju yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Program Desaku Maju di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat, 14 Agustus 2026.
Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan dihadiri para Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Marindo mengatakan, kolaborasi pemerintah daerah dengan TNI diperlukan untuk mempercepat pembangunan jalan desa yang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat.
“Program ini kita dorong melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan TNI, terutama untuk mempercepat pembangunan jalan desa,” ujar Marindo.
Menurutnya, dukungan anggaran melalui DBH harus diarahkan pada program pembangunan yang memberikan manfaat nyata dan dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Yang ingin kita hadirkan adalah rasa di masyarakat bahwa DBH yang disalurkan benar-benar menghasilkan pembangunan dan manfaat nyata, khususnya untuk jalan desa,” jelasnya.
Karena itu, Program Desaku Maju akan diarahkan memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi DBH dengan hasil pembangunan di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah kabupaten/kota dapat menggandeng TNI melalui TMMD maupun Karya Bakti TNI sebagai salah satu upaya mempercepat pengerjaan infrastruktur jalan.
Marindo menegaskan, besaran anggaran maupun jumlah ruas jalan yang dibangun tidak harus sama di setiap daerah. Pengalokasian DBH dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota.
“Setiap desa memiliki kondisi dan kebutuhan jalan yang berbeda. Karena itu, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah,” katanya.
Selain anggaran, Pemprov Lampung juga mendorong adanya keseragaman mekanisme pelaksanaan Program Desaku Maju di seluruh kabupaten/kota.
Formulasi teknis, mulai dari penganggaran, pelaksanaan pembangunan hingga bentuk kolaborasi dengan TNI, akan diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU).
Marindo juga meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan pengalokasian serta pelaksanaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Hasil pembahasan bersama BPKP nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan dan penyempurnaan MoU.
Melalui sinergi DBH dan program TNI tersebut, Pemprov Lampung berharap pembangunan jalan desa dapat dipercepat sehingga meningkatkan konektivitas, mendukung aktivitas ekonomi, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Program Desaku Maju sekaligus diharapkan menjadi wadah penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di tingkat desa. (*)
