LAMPUNG TIMUR — Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tanggul pembatas di Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, semakin kuat. Warga bahkan menyatakan siap menghibahkan sebagian lahan tanpa meminta ganti rugi demi mempercepat pembangunan tanggul yang diharapkan dapat mengurangi konflik antara manusia dan gajah Sumatra.
Kepala Desa Sukorahayu, Afria Syahdi, mengatakan pemerintah desa bersama para petani telah sepakat mendukung pembangunan tanggul tersebut. Masyarakat berharap proses pembangunan segera dimulai dan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
“Kalau dari kami, desa dan para petani sudah sepakat. Kami malah minta supaya progres pembangunannya segera jalan dan cepat diselesaikan,” kata Afria.
Warga Siap Hibahkan Lahan
Afria juga membantah informasi yang menyebut pembangunan tanggul akan menghambat akses masyarakat menuju sawah atau kebun.
Menurutnya, warga justru mendukung pembangunan karena tanggul dinilai dibutuhkan untuk melindungi lahan pertanian dari gangguan gajah.
“Kalau yang diberitakan akses warga terhambat ke sawah atau kebun itu tidak benar. Salah besar kalau dibilang begitu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masyarakat bahkan telah menyiapkan lahan untuk kebutuhan pembangunan tanggul. Lahan yang disiapkan memiliki ukuran sekitar 20 meter x 600 meter.
“Justru masyarakat mendukung. Warga siap menghibahkan tanahnya untuk tanggul ini,” kata Afria.
Untuk menghindari persoalan lahan di kemudian hari, pemerintah desa dan masyarakat juga siap membuat surat pernyataan mengenai kesediaan menghibahkan lahan tersebut.
“Kami juga siap membuat surat pernyataan dari warga dan perangkat desa bahwa tanahnya memang siap dihibahkan,” ujarnya.
Kondisi Tanah Perlu Diperkuat
Meski lahan telah disiapkan, proses pembangunan tanggul tetap membutuhkan persiapan teknis. Afria mengatakan kondisi tanah di wilayah tersebut sebagian memiliki karakter seperti gambut sehingga perlu ditimbun dan diperkeras terlebih dahulu.
“Tanahnya di sini sedikit gambut, jadi memang perlu ditimbun dan dikeraskan dulu. Tidak bisa langsung begitu saja dibangun,” jelasnya.
Karena itu, warga berharap kesiapan lahan dapat segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pembangunan.
“Intinya kami ingin proyek ini cepat selesai. Masyarakat juga sudah siap, tanah sudah disiapkan, tinggal bagaimana pelaksanaannya bisa segera jalan,” katanya.
Rela Tanpa Kompensasi Demi Petani
Dukungan terhadap pembangunan tanggul juga disampaikan warga Desa Sukorahayu, Rahmad. Ia mengaku telah bersedia menghibahkan tanah miliknya untuk mendukung pembangunan.
“Kalau saya pribadi, tanah sudah saya hibahkan untuk pembangunan tanggul,” kata Rahmad.
Ia menegaskan tidak meminta ganti rugi maupun kompensasi atas lahan yang diberikan.
“Saya tidak menuntut ganti rugi atau kompensasi. Yang penting tanggulnya bisa selesai dan konflik gajah di sini bisa teratasi,” ujarnya.
Menurut Rahmad, keberadaan tanggul sangat dibutuhkan karena gajah beberapa kali memasuki kawasan pertanian warga. Ketika masuk ke lahan, hewan tersebut berpotensi merusak tanaman padi maupun perkebunan masyarakat.
“Gajah itu sebelumnya memang beberapa kali masuk ke sini. Kalau sudah masuk, padi dan tanaman perkebunan warga bisa rusak,” katanya.
Warga Minta Pembangunan Tak Berlarut
Konflik manusia dengan gajah di wilayah Sukorahayu disebut telah berlangsung cukup lama. Karena itu, warga berharap pembangunan tanggul dapat segera direalisasikan, terlebih sebagian sawah masyarakat telah memasuki masa tanam.
“Harapan kami segera diselesaikan. Apalagi sekarang beberapa sawah sudah mulai masuk masa tanam,” ujar Rahmad.
Ia berharap keberadaan tanggul nantinya dapat memberikan rasa aman bagi petani sekaligus membantu mengurangi potensi konflik dengan satwa liar.
“Kalau tanggulnya sudah selesai, mudah-mudahan petani bisa lebih tenang dan konflik dengan gajah juga bisa berkurang,” sambungnya.
Pemerintah desa dan masyarakat Sukorahayu berharap dukungan warga, termasuk kesiapan lahan tanpa kompensasi, dapat menjadi langkah konkret untuk mempercepat pembangunan tanggul.
Bagi masyarakat, pembangunan tersebut bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi upaya melindungi lahan pertanian dan menjaga keselamatan warga sekaligus mengurangi konflik dengan gajah Sumatera. (*)
