LAMPUNG – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Putra Jaya Umar, menyoroti pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan.
Putra Jaya mengatakan, pengawasan distribusi BBM bersubsidi perlu diperkuat, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor transportasi dan pertanian.
“Kita membantu mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat guna dan tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan layanan transportasi, baik untuk transportasi manusia maupun barang, terhambat karena penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi,” ujarnya, Selasa (22/09/2026).
Ia menegaskan, BBM bersubsidi semestinya tidak digunakan oleh perusahaan atau industri yang tidak diperuntukkan menerima subsidi.
Menurutnya, persoalan distribusi BBM bersubsidi juga masih dirasakan para petani kecil, khususnya mereka yang menggunakan traktor dan alat pertanian lainnya.
“Petani-petani kecil yang punya traktor mini, punya alat panen, itu seharusnya mendapatkan juga BBM bersubsidi. Tapi praktiknya di lapangan sulit. Kalau mereka ikut antre, kan repot,” kata Putra Jaya.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi petani yang lokasi lahannya jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Saya harus bawa hand traktor, traktor besar, jalan ke situ, sementara dari tempat mereka berpuluh-puluh kilometer. Itu juga perlu kita bantu, bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut,” jelasnya.
Putra Jaya menambahkan, pihaknya akan mendorong pencarian solusi bersama pihak terkait agar distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia juga mendukung rencana Komisi I DPRD Lampung untuk memanggil pihak Pertamina guna membahas persoalan tersebut.
“Saya juga setuju dengan Komisi I. Sepakat kita akan memanggil, dalam hal ini Pertamina, bagaimana caranya melakukan distribusi dengan tepat sasaran,” pungkasnya.
