LAMPUNG – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Fauzi Heri mengapresiasi upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam menjaga kestabilan ekonomi Provinsi Lampung.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung pada September 2026 tercatat sebesar 0,14 persen secara bulanan, menjadikan daerah dengan inflasi terendah kedua secara nasional setelah DKI Jakarta. Per 1 oktober 2026, inflasi bulanan Lampung berada 0,13 persen.
Anggota Komisi II (DPRD) Provinsi Lampung Fauzi Heri menjelaskan inflasi ini adalah bentuk kepedulian terhadap daerah Provinsi Lampung ,juga bagian dari tujuan pemerintah membangun “Bersama Lampung Maju”.
Hal tersebut di sampaikan Fauzi Heri, ia menilai ini akan menjadi unsur konstrukrif bagi pemerintah, serta pengaruh positif bagi masyarakat dalam menjaga kestabilan ekonomi Provinsi Lampung.
“Ini merupakan sinyal positif bagi perekonomian Lampung, khususnya dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Dan kita harus apresiasi kerja Gubernur dan Tim ekonominya.”ujarnya pada Kamis (15/10/2026)
Namun, perlu dipahami bahwa inflasi yang rendah tidak otomatis berarti seluruh harga kebutuhan masyarakat sudah murah. Inflasi mengukur perubahan harga, bukan tingkat harga itu sendiri.
Fauzi Heri, menjelaskan pemerintah juga bisa terhubung langsung dengan masyarakat, dan mendesak Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) untuk dalam pengawasan ini bisa di rasakan langsung oleh masyarakat.
“Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, daya beli tetap terjaga, dan pendapatan petani serta pelaku usaha tidak tertekan. Kita berharap gubernur dan jajarannya dapat menjaga keseimbangan ini.”katanya
Menurutnya, pengawasan akan terus berjalan, baik dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam / SDA, dalam pengendalian inflasi daerah, bukan sekadar inflasi rendah karena faktor musiman yang sifatnya sementara.
“kita harus melihatnya secara objektif. Pengendalian inflasi merupakan hasil dari berbagai faktor, baik kebijakan pemerintah, koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), distribusi barang, maupun faktor musiman seperti panen raya dan ketersediaan pasokan.” Jelasnya
Ia juga mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini, memiliki peranan penting dalam mendukung dan pengawasan,membangun pertumbuhan ekonomi di pintu gerbang sumatera, serta Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam mendukung Pemerintah Provinsi Lampung.
“Pemprov tentu memiliki kontribusi melalui pengendalian distribusi, pemantauan harga, dan koordinasi antar lembaga. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa faktor produksi pertanian dan musim panen sangat memengaruhi pergerakan harga pangan.”lanjutnya
Fauzi Heri, menambahkan untuk hal tersebut jangan hanya fokus pada data, ia mengharapkan agar bisa di rasakan langsung dari berbagai sektor hingga ke masyarakat.
“Karena itu, capaian ini jangan hanya menjadi prestasi statistik. Kita ingin stabilitas harga yang berkelanjutan, bukan sekadar inflasi rendah karena faktor musiman yang sifatnya sementara.”tambahnya
Menurutnya, dari stabil harga di berbagai sektor juga tidak ada yang di rugika, baik dari distribusi atau petani itu sendiri
“Prinsip kami sederhana, petani harus memperoleh harga yang menguntungkan, sementara konsumen tetap mendapatkan harga yang wajar.Jangan sampai inflasi ditekan dengan mengorbankan pendapatan petani.”ucapnya
Ia mendukung penuh dari program Pemerintah provinsi Lampung dalam pembangunan di setiap daerah yang mendukung kestabilan ekonomi, baik dari pembangunan dan prasarana.
“Komisi II mendukung program pembangunan desa dan infrastruktur jalan karena keduanya memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.”jelasnya
Karena itu Prasarana transportasi juga menjadi hal penting dari pertumbuhan ekonomi, untuk itu ia sangat mendukung pemerintah agar stabilitas dari harga yang konstan.
“Jalan yang baik akan menurunkan biaya transportasi, mempercepat distribusi hasil pertanian, dan membantu menjaga stabilitas harga pangan.”katanya
Dari gagasan itu, ia meminta pengawasan terukur serta evaluasi yang membindangi prasarana dalam pengamatan secara terus menerus, Fauzi Heri menjelaskan Komisi II mengakulasi dampak dari konsekounsi ekonomi lokal.
“Terkait program Desaku Maju dan 62 ruas jalan, kami memandang perlu adanya evaluasi yang terukur dan transparan. Untuk pekerjaan jalan, pengawasan teknis secara khusus juga menjadi ranah komisi yang membidangi infrastruktur, sementara Komisi II berkepentingan menilai dampaknya terhadap perekonomian daerah.”tukasnya
Fauzi Heri menambahkan , dari keberhasilan pengendalian inflasi itu bukan hanya diukur dari capaian kategori nasional. Menurutnya, pemerintah harus memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai sektor.
“Bagi saya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup hanya dibuktikan dengan peringkat nasional. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika harga pangan terjangkau, petani sejahtera, pedagang tetap memperoleh keuntungan yang wajar, dan daya beli masyarakat terus meningkat.”pungkasnya (NR/N)
