LAMPUNG – Universitas Lampung (Unila) mencopot dosen berinisial RF dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi (Korprodi) setelah dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi pascasarjana. Selain pencopotan jabatan, RF juga tidak lagi dilibatkan dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, dua sanksi awal tersebut belum menjawab tuntutan mahasiswa agar RF dipecat secara permanen sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Unila menyatakan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil (PNS) harus melalui mekanisme disiplin kepegawaian. Wakil Rektor Unila, Prof Sunyono, mengatakan keputusan pemberian sanksi telah diambil setelah pimpinan universitas menerima rekomendasi dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT).
“Kemarin Satgas PPKPT sudah menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan universitas. Per hari ini, melalui surat resmi maupun koordinasi karena beliau rektor sedang berada di Surabaya, sudah diputuskan untuk memberikan sanksi,” kata Sunyono saat ditemui di tengah aksi mahasiswa, Kamis (12/11/2026).
Dua sanksi langsung diberlakukan Sunyono menjelaskan, sanksi pertama berupa pemberhentian RF dari jabatan Koordinator Program Studi. Dekanat FKIP Unila juga telah mengirimkan surat balasan terkait usulan penggantian pejabat tersebut kepada rektor. Selain pencopotan jabatan, RF tidak lagi dilibatkan dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Kebijakan tersebut menjadi tindak lanjut awal kampus setelah Satgas PPKPT menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan internal atas dugaan kekerasan seksual tersebut. Pemecatan sebagai ASN masih menunggu mekanisme Meski dua sanksi awal telah dijatuhkan, Unila belum memutuskan tuntutan pemecatan permanen RF sebagai ASN. Sunyono mengatakan, pemberhentian sebagai PNS tidak bisa dilakukan tanpa mengikuti ketentuan disiplin kepegawaian. Prosesnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
“Hal semacam ini memang tidak boleh ada di kampus. Terkait tuntutan tambahan yang disampaikan mahasiswa, akan segera kami tindak lanjuti demi perlindungan korban. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan tertinggi dan mengikuti mekanisme disiplin PNS,” ujar Sunyono.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unila Melawan menggelar demonstrasi di Gedung Rektorat Unila. Mereka mendesak kampus menjatuhkan sanksi terberat terhadap dosen yang dilaporkan. Mahasiswa juga meminta rektorat menjamin keselamatan korban, mengevaluasi kinerja Satgas PPKPT, serta memastikan seluruh laporan kekerasan seksual di lingkungan kampus ditangani secara transparan.
Dalam kesempatan itu, Sunyono juga menjelaskan alasan Rektor Unila Prof Lusmeilia Afriani tidak berada di kampus saat mahasiswa menggelar aksi.
Menurut dia, rektor bersama sejumlah pejabat universitas, termasuk Wakil Rektor IV Prof Ayi Ahadiyat dan Kepala Biro Humas Dr Dudi Sutomo, sedang menjalankan tugas kedinasan di luar kota untuk menghadiri kegiatan resmi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026. Sunyono menegaskan, keberadaan rektor di luar kota tidak menghentikan koordinasi maupun pengambilan keputusan terkait penanganan kasus tersebut.
Laporan korban masih ditangani polisi Di luar penanganan internal kampus, dugaan pelecehan seksual tersebut juga telah dilaporkan korban ke Polda Lampung pada 9 November 2026. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Isawandari Yuyun sebelumnya menyatakan penyidik belum memeriksa dosen terlapor.
Polisi masih akan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk pihak Unila, serta menyiapkan pendampingan psikologis bagi korban melalui UPTD PPA Provinsi Lampung. Polisi juga telah menerima barang bukti berupa pakaian dan komunikasi melalui WhatsApp yang diserahkan korban.
Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan Unila merupakan bagian dari proses penanganan internal kampus. Sementara itu, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum. (NR/N)
