LAMPUNG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung dinilai memiliki dampak ekonomi yang sangat besar, dengan estimasi perputaran anggaran mencapai Rp1,1 triliun setiap bulan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Satgas MBG dan Koordinator Wilayah MBG Lampung. Senin (20/04/2026).
Menurutnya, program yang digagas pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi daerah, khususnya sektor pertanian.
Ahmad Basuki menjelaskan, besarnya anggaran yang digelontorkan melalui APBN ke BGN kemudian disalurkan ke berbagai dapur MBG di daerah. Di Lampung sendiri, diperkirakan terdapat sekitar 1.120 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai titik pelaksanaan program tersebut.
“Ini menjadi peluang besar bagi daerah. Di tengah efisiensi birokrasi, justru ada aliran dana yang bisa menjadi insentif fiskal dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, anggaran yang besar tersebut harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani lokal. Komisi II DPRD Lampung saat ini tengah melakukan pendalaman untuk menghitung secara riil jumlah dapur MBG serta nilai anggaran yang benar-benar beredar di daerah.
Langkah ini dilakukan untuk merumuskan strategi agar program MBG tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah bagi sektor pertanian.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan sekitar 70% anggaran MBG digunakan untuk pengadaan bahan baku makanan, seperti beras, telur, daging, susu, dan komoditas lainnya. Dengan struktur ekonomi Lampung yang didominasi sektor pertanian, peluang terciptanya efek berganda dinilai sangat besar.
Namun demikian, ia mengingatkan agar pengadaan bahan baku tidak bergantung pada produk luar daerah maupun industri besar. Menurutnya, penggunaan bahan lokal harus menjadi prioritas agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh petani setempat.
“Sangat disayangkan jika anggaran sebesar ini justru mengalir ke luar daerah. Program ini seharusnya berpihak pada petani lokal,” katanya. (NR/N)
