LAMPUNG – Maraknya kejahatan jalanan di Lampung menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk DPRD Provinsi Lampung. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi, menilai persoalan kriminalitas jalanan tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum, tetapi juga perlu dibarengi dengan upaya menyentuh akar persoalan yang melatarbelakanginya.
Hal itu disampaikan Garinca saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertema “Cepat Tanggap Isu Terkini: Jalan Tengah atas Maraknya Kejahatan Jalanan” yang diselenggarakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Media Pengkaji Ilmu Hukum (Medikum) Universitas Bandar Lampung (UBL), Kamis (11/06/2026).
Menurut Garinca, kejahatan jalanan merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi, pengangguran, hingga keterbatasan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, baik pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan maupun masyarakat.
“Persoalan ini tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Kita harus memahami bahwa ada faktor-faktor sosial dan ekonomi yang turut mempengaruhi munculnya tindak kriminal di tengah masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Garinca mengakui bahwa masyarakat saat ini membutuhkan rasa aman di tengah meningkatnya keresahan akibat maraknya aksi kejahatan jalanan. Karena itu, langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurutnya, dukungan masyarakat terhadap tindakan tegas aparat muncul karena adanya harapan agar angka kriminalitas dapat ditekan. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tetap harus mengedepankan prinsip hukum dan dilaksanakan secara terukur.
“Masyarakat tentu ingin keamanan terjaga, tetapi dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aturan yang berlaku dan aspek kemanusiaan,” katanya.
Garinca juga menegaskan pentingnya membangun sinergi antarinstansi dalam upaya pencegahan kejahatan. Selain penindakan, pemerintah daerah perlu memperkuat program pemberdayaan masyarakat, membuka akses lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pendidikan guna mengurangi faktor-faktor yang berpotensi mendorong seseorang terlibat dalam tindak kriminal.
Ia menilai diskusi yang melibatkan berbagai unsur seperti akademisi, kepolisian, advokat, dan lembaga bantuan hukum menjadi ruang penting untuk mencari solusi bersama terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kejahatan jalanan tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan saja. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi upaya pencegahan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat juga harus diperkuat agar persoalan ini bisa ditangani secara berkelanjutan,” terangnya.
Garinca berharap seluruh pihak dapat terus berkolaborasi dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Lampung, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa dihantui rasa takut akibat tindak kriminalitas jalanan. (NR/N)
