LAMPUNG – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menyampaikan sejumlah pandangan dan rekomendasi strategis dalam Lampung Post Executive Forum (LPEF) II Tahun 2026 yang mengangkat tema “Penguatan Mutu SMA/SMK, Payung Regulasi APBD, dan Peran Perguruan Tinggi dalam Mendongkrak Angka Partisipasi Kasar (APK) Lampung”.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Mahligai Agung Pascasarjana Universitas Bandar Lampung (UBL), Kamis (18/06/2026), tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari unsur pemerintah daerah, legislatif, akademisi, hingga pengelola lembaga pendidikan.
Dalam forum tersebut, DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat.
Menurut Yanuar, salah satu langkah yang perlu segera diperkuat adalah membangun hubungan yang lebih erat antara sekolah tingkat SMA/SMK dengan perguruan tinggi. Upaya tersebut dinilai penting untuk menumbuhkan motivasi dan minat peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sejak dini.
Ia mencontohkan konsep campus visit atau kunjungan kampus yang telah banyak diterapkan di sejumlah negara. Melalui program tersebut, siswa dapat mengenal secara langsung lingkungan perguruan tinggi, program studi, fasilitas pendidikan, hingga peluang karier yang dapat diraih setelah menyelesaikan pendidikan tinggi.
“Anak-anak perlu diberikan pengalaman dan gambaran yang lebih nyata mengenai dunia kampus. Dengan begitu mereka memiliki motivasi dan perencanaan yang lebih matang untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA atau SMK,” ujar Yanuar.
Selain mendorong peningkatan akses pendidikan tinggi, Yanuar menegaskan terdapat tiga aspek utama yang harus menjadi perhatian bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung.
Pertama, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru sebagai ujung tombak proses pembelajaran. Karena itu, guru perlu mendapatkan ruang pengembangan kompetensi yang memadai serta dukungan kesejahteraan yang memungkinkan mereka lebih fokus dalam mendidik dan membentuk karakter peserta didik.
“Guru merupakan faktor utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Ketika kompetensi dan kesejahteraan guru meningkat, maka kualitas pendidikan juga akan ikut meningkat,” katanya.
Kedua, penguatan pendidikan karakter di seluruh jenjang pendidikan. Yanuar menilai bahwa pencapaian akademik harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter yang kuat. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong harus kembali menjadi budaya yang tumbuh di lingkungan pendidikan.
Menurutnya, keberhasilan pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan sosial yang kondusif.
Ia juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi sekolah saat ini, terutama dalam membangun kesamaan persepsi antara pihak sekolah dan orang tua terkait pentingnya kegiatan pembentukan karakter peserta didik.
“Pendidikan karakter memerlukan dukungan bersama. Sekolah tidak bisa bekerja sendiri tanpa keterlibatan orang tua dan lingkungan sekitar,” ujarnya.
Ketiga, mendorong sistem pendidikan yang berbasis kompetensi, adil, transparan, dan akuntabel. DPRD Provinsi Lampung, kata Yanuar, mendukung berbagai kebijakan yang memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik untuk memperoleh akses pendidikan sesuai kemampuan dan prestasi yang dimiliki.
Ia menjelaskan bahwa sistem pendidikan saat ini telah memberikan ruang melalui keberadaan sekolah unggulan dan sekolah reguler. Setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi masuk sekolah unggulan berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Sementara bagi yang belum memenuhi persyaratan, tetap tersedia jalur pendidikan reguler yang berkualitas.
Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih objektif, kompetitif, dan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Melalui forum ini, DPRD Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, serta peningkatan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam mempersiapkan generasi muda Lampung yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan pembangunan menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.
