LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencatat realisasi retribusi daerah hingga Semester I Tahun Anggaran 2026 mencapai 51,8% dari target sebesar Rp.485 miliar.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator positif dalam realisasi pendapatan daerah yang hingga pertengahan tahun telah mencapai sekitar Rp.3,5 triliun atau lebih dari separuh target APBD 2026 sebesar Rp.7 triliun.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan, capaian tersebut menjadi modal untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, maupun sumber pendapatan lainnya hingga akhir tahun.
“Kalau APBD kita sekitar Rp.7 triliun, berarti realisasinya sudah berada di kisaran Rp.3,5 triliun. Untuk retribusi daerah sudah mencapai 51,8% dari target Rp485 miliar,” ujar Marindo. Rabu (22/07/2026).
Marindo mengungkapkan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melampaui target retribusi meski tahun anggaran baru memasuki semester pertama.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi OPD dengan persentase capaian tertinggi, yakni 300,02%.
Disusul Dinas Perkebunan sebesar 214,61%, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 177,51 persen, Dinas Kehutanan 167,9%, serta Biro Umum 138,65%.
Sementara dari sisi nominal penerimaan, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menjadi penyumbang retribusi terbesar dengan realisasi Rp10.990.503.940 atau 62,26% dari target.
Di sisi lain, masih terdapat sejumlah OPD yang realisasinya relatif rendah, yakni Dinas Perhubungan 5,32%, Dinas Koperasi dan UKM 9,93%, Dinas Kesehatan 16,5%, serta Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura 22,19%.
Menurut Marindo, perbedaan capaian tersebut dipengaruhi karakteristik masing-masing sumber pendapatan.
“Semua memiliki komitmen yang sama. Ada yang memang penerimaannya besar di awal tahun, ada juga yang baru masuk pada akhir tahun. Kami optimistis target tetap bisa dicapai,” ucapnya.
Memasuki Semester II, Marindo meminta seluruh OPD tidak hanya mengejar target, tetapi juga menggali sumber-sumber pendapatan baru melalui inovasi, terutama dari optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Ia juga menegaskan Pemprov Lampung terus mempercepat digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi.
“Digitalisasi bukan hanya soal aplikasi, tetapi bagaimana layanan publik benar-benar memberikan kemudahan sehingga penerimaan daerah bisa terus meningkat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD juga memaparkan potensi pendapatan yang masih dapat dikembangkan.
Salah satunya Dinas Perkebunan melalui sertifikasi benih, sertifikasi bibit, hingga pengembangan komoditas unggulan.
Marindo juga mencontohkan keberhasilan penggunaan Pupuk Hayati Cair (PHC) pada tanaman kopi di Hanakau, Liwa, yang dinilai mampu meningkatkan kualitas produksi dan nilai jual kopi petani sehingga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi sekaligus menambah penerimaan daerah.
Selain retribusi perangkat daerah, realisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hingga Semester I 2026 juga mencapai Rp234.071.817.856,42 atau 49,82% dari target.
Rumah Sakit Bandar Negara Husada mencatat persentase capaian tertinggi sebesar 162,7%, sedangkan BLUD Rumah Sakit Umum menjadi penyumbang pendapatan terbesar dengan realisasi Rp216.642.151.680,86 atau 49,84% dari target. (NR/N)
