LAMPUNG SEGALOW (23/1) – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang (KSOP) melakukan pemaparan capaian kinerja tahun anggaran 2019 dan rencana anggaran tahun anggaran 2020.
Dalam pemaparan Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan kelas 1 Panjang Andi Hartono mengatakan, Berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 76 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja kantor kesyahbabdaran dan otoritas pelabuhan bahwa kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan panjang merupakan unit pelaksana teknis KSOP Kelas 1 dengan wilayah kerja, Sebalang, Rangai, Teluk Betung, Ketapang Padang Cermin hingga legundi.
“KSOP Kelas 1 Panjang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai regulator di pelabuhan, tentunya telah menerapkan peran pengawasan khususnya terhadap keselamatan pelayanan di wilayah kerjanya,” Jelas Andi,Kamis (23/12020).
Kemudian, Adapun hal-hal yang telah dicapai oleh KSOP di Tahun 2019 yang diantaranya pelaksanaan Focus Group Discussion terkait Standar Kinerja Operasional pelabuhan bersama stakholder di Pelabuhan. Dari hasil pengukuran kinerja bahwa kinerja Operasional Pelabuhan Panjang telah memenuhi Standar Kinerja dengan kategori baik, Sertifikat Kapal sebanyak 2021 sertifikat kapal.
“Kemudian dalam tahun anggaran 2020, di samping pelaksanaan kegiatan yang bersifat rutin KSOP kelas 1 panjang telah merencanakan prioritas kegiatan yang lebih mengenal ke masyarakat. Sehingga manfaatnya dapat di rasakan antara lain, Penetapan bulan K3 adalah untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemenuhan norma K3, meningkatkan partisipasi BUP, tersus, TUKS, TKBM. Dalam mencapai pelaksanaan budaya k3 secara optimal di setiap kegiatan usaha, dan meningkatkan penerapan k3 menuju masyarakat mandiri berbudaya k3,” Katanya
Lebih lanjut lagi, Rencana kerja KSOP kelas 1 Panjang tahun anggaran 2020 yakni Penerapan manajemen mutu ISO 900:2015, penerapan Verified Gross Mass Of Container (VGM) VGM, pengukuran kapal-kapal Tradisional dengan target sebanyak 500 kapal, penerbitan sertifikat kapal, diklat pemberdayaan masyarakat (DPM), peningkatan pendapatan konsesi pendapatan negara bukan pajak, proses rwncana induk pelabuhan dan masih banyak lagi.
“Sebagai salah satu pelabuhan pilot project jabatan fungsional PSCO di Indonesia dan akan di Assessment team kantor pusat kemenhub dan menpanRB, Meninggkatkan sinergi antara port security comitte, PFSO, AL, kepolisian untuk pengamanan wilayah kerja dengan Quick respon team,” Tutupnya. (ve/rf)
