LAMPUNG – Wakil Gubernur Jihan Nurlaela menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) saat menghadiri Seminar Nasional Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS PTN) Bidang Ilmu Sosial.
Dalam sambutannya, Jihan menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam mengimplementasikan program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menyebut perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat riset dan inovasi kebijakan yang dapat menjawab tantangan sosial, ekonomi, hingga lingkungan di daerah.
“Sinergi antara dunia akademik dan pemerintah menjadi kunci agar kebijakan yang diambil berbasis data dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya pada Jumat, (17/04/2026)
Materi yang ditampilkan dalam forum tersebut juga memperlihatkan capaian dan program prioritas Pemprov Lampung dalam pelaksanaan SDGs. Seperti terlihat pada slide presentasi dalam foto, terdapat empat pilar utama pembangunan yang menjadi fokus, yakni pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola.
Pada pilar sosial, ditunjukkan program pemberdayaan komunitas disabilitas serta pembebasan uang komite sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan yang lebih inklusif. Sementara pada pilar ekonomi, pemerintah mendorong perlindungan tenaga kerja rentan melalui bantuan iuran jaminan sosial serta penguatan sektor pertanian ramah lingkungan.
Adapun pada pilar lingkungan, upaya penyelesaian konflik satwa-manusia dan pengelolaan sampah menjadi perhatian utama. Sedangkan dalam pilar tata kelola, Pemprov Lampung membuka ruang kolaborasi dengan mahasiswa untuk turut serta menentukan arah pembangunan daerah.
Menurut Jihan, pendekatan berbasis empat pilar ini tidak hanya menjadi strategi pembangunan, tetapi juga sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendukung agenda global SDGs secara konkret.
Seminar nasional BKS PTN Bidang Ilmu Sosial ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif serta memperkuat peran kampus sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. (NR)
