LAMPUNG – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Tarik Mandat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Lampung, menuntut pemerintah untuk segera merespons berbagai persoalan yang dinilai semakin membebani masyarakat. Aksi yang berlangsung sejak pagi hari itu diwarnai dengan orasi, pembacaan pernyataan sikap, serta penyampaian sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat pada Senin (15/06/2026).
Massa aksi datang dengan membawa spanduk, poster, serta lembar tuntutan yang berisi enam poin utama. Dalam orasinya, para mahasiswa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap belum berpihak kepada kepentingan rakyat. Mereka menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan di bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dan hak asasi manusia.
Koordinator lapangan aksi dalam orasinya menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama negara. Menurutnya, akses pendidikan yang berkualitas masih menjadi persoalan bagi sebagian masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Oleh karena itu, mahasiswa menuntut pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis agar seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Selain isu pendidikan, demonstran juga menyoroti tingginya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Massa menilai kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari telah berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Mereka meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga bahan pokok dan menjaga stabilitas ekonomi sehingga beban masyarakat dapat berkurang.
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa juga menyampaikan penolakan terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi. Salah satu tuntutan yang mereka suarakan adalah penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Massa berpendapat bahwa program-program tersebut perlu dikaji kembali dari sisi efektivitas, manfaat, serta dampaknya terhadap masyarakat luas.
Aksi juga diwarnai dengan tuntutan di bidang hukum dan keamanan. Mahasiswa meminta pemerintah bersama lembaga legislatif untuk merevisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Mereka menilai revisi diperlukan guna memperkuat mekanisme pengawasan dan menjaga prinsip demokrasi. Selain itu, massa juga menyerukan penghentian praktik-praktik yang dianggap mencerminkan militerisme di ruang sipil.
Di sektor ekonomi, demonstran mendorong pemerintah untuk menerapkan regulasi pajak kekayaan sebagai salah satu upaya menciptakan pemerataan dan keadilan sosial. Menurut mereka, kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang masih terjadi di tengah masyarakat.
Sementara itu, isu hak asasi manusia turut menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut. Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mewujudkan penegakan HAM yang nyata dan konsisten tanpa pandang bulu. Mereka menilai perlindungan terhadap hak-hak warga negara harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Sepanjang aksi berlangsung, para peserta secara bergantian menyampaikan orasi yang berisi kritik dan aspirasi. Beberapa perwakilan mahasiswa juga membacakan pernyataan sikap di hadapan massa dan aparat yang melakukan pengamanan.
Suasana demonstrasi berlangsung cukup kondusif meskipun sesekali diwarnai teriakan yel-yel dan seruan perjuangan dari peserta aksi.
Mahasiswa berharap tuntutan yang mereka sampaikan tidak hanya diterima oleh Pemerintah Provinsi Lampung, tetapi juga diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bentuk aspirasi masyarakat.
Mereka menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang dianggap menyangkut kepentingan rakyat hingga mendapatkan respons yang jelas dari pihak terkait.
Hingga aksi berakhir, demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Lampung terkait enam tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Lampung Tarik Mandat dalam aksi tersebut. (NR/N)
