LAMPUNG – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggeruduk gerbang Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Selasa (27/10/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan delapan tuntutan yang berkaitan dengan persoalan lingkungan, ekonomi, hingga pendidikan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi terlihat membuka paksa kawat berduri yang sebelumnya terpasang di depan gerbang Kantor Pemprov Lampung. Aksi tersebut berlangsung saat massa menyampaikan aspirasi dan mendesak pemerintah agar menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi perhatian mereka.
Aliansi Lampung Melawan membawa delapan tuntutan yang diharapkan dapat disampaikan kepada pemerintah pusat. Tuntutan tersebut mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan praktik pembakaran hutan secara sengaja, perlindungan kesehatan masyarakat terdampak, hingga persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Selain itu, massa juga menyoroti kenaikan atau tingginya harga kebutuhan pokok, tata kelola kebijakan ekonomi, serta pemulihan kepercayaan pasar untuk berinvestasi. Mereka turut menyuarakan penolakan terhadap militerisme di ranah sipil dan mendesak terwujudnya pendidikan gratis, ilmiah, serta demokratis.
Berikut delapan tuntutan yang disuarakan Aliansi Lampung Melawan:
Menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Mengusut tuntas mafia pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja.
Menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak karhutla.
Menjamin keterbukaan data dan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Menurunkan harga bahan pangan pokok.
Memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar untuk berinvestasi.
Menghentikan militerisme di ranah sipil.
Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
Delapan tuntutan tersebut menjadi bagian dari aspirasi massa yang ditujukan kepada pemerintah. Melalui aksi di depan Kantor Pemprov Lampung, mereka berharap persoalan-persoalan yang disuarakan mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah terkait.
Hingga berita ini ditayangkan, massa aksi masih menyampaikan orasi di lokasi. Belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai respons pihak Pemprov Lampung terhadap delapan tuntutan yang disampaikan Aliansi Lampung Melawan. (NR/N)
