Bandar Lampung — Menjelang rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh berbagai elemen mahasiswa tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Lampung pada Senin, 1 September 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan normal.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Lampung wajib masuk kerja dan menjalankan tugas seperti biasa.
“Eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan seluruh ASN di Pemprov Lampung tetap bekerja seperti biasa memberikan pelayanan publik. Itu menjadi tugas kita masing-masing. Di saat yang sama, kita juga ikut menjaga situasi agar tetap kondusif karena para demonstran adalah keluarga, anak-anak kita sendiri, generasi muda Lampung yang harus kita jaga bersama,” ujar Marindo, Minggu (31/8/2025).
Hal senada disampaikan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Riswandi. Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara, namun tidak boleh mengganggu jalannya pelayanan publik.
“Penyampaian aspirasi kita dukung, karena diatur oleh ketentuan. Tapi ASN tetap bekerja seperti biasa, terutama di sektor pelayanan publik yang ujungnya untuk masyarakat,” ujar Rendi.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, Slamet Riadi, memastikan pelayanan pajak dan kesamsatan di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung berjalan normal.
“Unjuk rasa adalah hal yang diperbolehkan. Namun pelayanan publik, khususnya kesamsatan, tetap berjalan. Tidak ada hambatan bagi wajib pajak melaksanakan kewajibannya,” jelas Slamet.
Dari sektor pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amrico, juga memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung seperti biasa di seluruh sekolah.
“Kita tetap fokus belajar esok hari. Anak masuk sekolah tepat waktu, pulang sesuai jadwal, dan guru serta kepala sekolah memastikan anak-anak tetap belajar. Kalau ada yang tidak hadir, sekolah harus konfirmasi ke orang tua,” kata Thomas.
Thomas menambahkan, keyakinan tersebut didasari oleh semangat kebersamaan masyarakat Lampung.
“Kami yakin yang ikut demo juga bagian dari keluarga kita, masyarakat Lampung yang insya Allah menjaga keamanan dan ketertiban bersama,” tambahnya.
Dengan langkah koordinatif dari berbagai instansi, Pemprov Lampung berupaya menjaga kondusivitas wilayah sekaligus memastikan hak demokrasi mahasiswa tetap dihormati tanpa mengganggu pelayanan masyarakat. (Z/N)
