LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Jum’at (12/06/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan organisasi dan instansi terkait.
Kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui pemeriksaan yang dilakukan BPK RI, pemerintah daerah memperoleh evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan bahwa lembaga legislatif akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan, serta mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pelayanan publik.
Ia menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK menjadi salah satu instrumen penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan.
Penyerahan LHP BPK RI ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya birokrasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada hasil. Dengan tata kelola keuangan yang semakin baik, diharapkan berbagai program prioritas pembangunan di Provinsi Lampung dapat terlaksana secara optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.
Rapat Paripurna berlangsung khidmat dan penuh semangat kolaborasi. Momentum tersebut mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat. (NR/N)
