LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk mendorong kesejahteraan petani, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Selasa (26/05/2026).
Rapat koordinasi ini dihadiri jajaran Kementerian Pertanian RI, Kementerian Pekerjaan Umum RI, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, organisasi petani, serta berbagai pemangku kepentingan sektor pertanian.
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional. Namun demikian, produktivitas sejumlah komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong masih berada di bawah capaian sejumlah negara lain.
“Kalau kita bisa meningkatkan produktivitas, bukan hanya hasil panennya yang naik, tetapi juga kesejahteraan petani, daya beli masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi daerah akan ikut terdorong,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan, saat ini sekitar 1,3 juta petani di Lampung menggantungkan hidup pada tiga komoditas utama tersebut. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi agenda prioritas yang ditargetkan dapat tercapai dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
Menurut Gubernur, sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan menyumbang sekitar Rp150 triliun atau setara 28 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung. Dari total luas wilayah Lampung sebesar 3,3 juta hektare, sekitar 1,2 hingga 1,3 juta hektare merupakan lahan pertanian aktif yang menopang kehidupan sekitar 2 juta tenaga kerja.
“Struktur tanah kita, struktur tanaman kita menyebabkan Lampung menjadi daerah yang memberi makan daerah-daerah lain di sekitarnya. Dan itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu,” ujarnya.
Gubernur menegaskan, Lampung selama ini memiliki peran historis sebagai lumbung pangan yang menyuplai kebutuhan padi, jagung, dan singkong untuk wilayah Sumatera, Jawa, hingga DKI Jakarta.
Ia juga menyoroti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui intervensi tata niaga dan stabilitas harga. Salah satunya melalui kebijakan proteksi harga gabah di tingkat produsen yang kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
Menurutnya, penguatan ekonomi pedesaan mulai menunjukkan dampak positif, yang ditandai dengan meningkatnya penjualan kendaraan bermotor hingga 30 persen di sejumlah kabupaten, serta kenaikan angka pendaftaran mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta (PTS) di Lampung hingga 20 persen.
Menghadapi target Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen per tahun, sekaligus ancaman krisis pangan global di masa mendatang, Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk fokus meningkatkan produktivitas pertanian melalui intensifikasi dan pemanfaatan teknologi modern.
“Target kita adalah memberikan contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, dan pihak lainnya. Tujuannya satu, yaitu meningkatkan kualitas produktivitas,” tegasnya.
Sementara itu, Kementerian Pertanian RI yang diwakili Tin Latifah selaku Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Provinsi Lampung, menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan swasembada pangan berkelanjutan.
Dalam evaluasi kinerja terbaru, Kementerian Pertanian memberikan apresiasi kepada Kabupaten Tulang Bawang yang berhasil mencatat capaian luas tambah tanam (LTT) sebesar 332 persen pada April 2026.
Tren positif tersebut berlanjut pada Mei 2026, di mana Provinsi Lampung berhasil menembus posisi lima hingga enam besar nasional sebagai kontributor pangan terbesar dengan persentase capaian 62 persen.
Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional, pemerintah pusat menetapkan empat program prioritas utama, yakni swasembada pangan, makan bergizi, ketahanan energi, dan hilirisasi.
Pemerintah menegaskan bahwa persoalan pangan harus dipandang sebagai isu strategis yang menyangkut keberlangsungan hidup bangsa. Oleh sebab itu, swasembada pangan menjadi prioritas utama yang harus segera diwujudkan.
Melalui sinergi dan integrasi program lintas sektoral, Pemerintah Provinsi Lampung berharap kesejahteraan petani dapat terus meningkat sekaligus memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu pilar utama stabilitas dan kedaulatan pangan nasional.
